Beranda Headline Advokat Ida Nursanti Ditahan Kejari Blora

Advokat Ida Nursanti Ditahan Kejari Blora

53
BERBAGI
Usai menjalani pemeriksaan Ida Nursanti (baju putih) dikawal pegawai Kejari Blora ditahan di rutan IIb Blora. foto:febrian chandra

JATENGPOS.CO.ID. BLORA – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora, Senin (30/4) kemarin, resmi menahan tersangka korupsi pengadaan tanah Pengadilan Agama (PA) Blora di tahun 2008. Sebelumnya Ida sempat mangkir pada pemanggilan pertama, Jumat (27/4) lalu, dengan alasan sakit. Selanjutnya, pemilik tanah untuk kantor PA Blora itu kembali datang pada, Senin pukul 16:20 WIB.

“Ida kini resmi menjadi tahanan Kejari, statusnya sebelumnya tersangka nanti menjadi terdakwa,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Blora, Yulitaria melalui Kasi Pidsus Rendy Indro Nursasongko, S.H., M.H,.

Tim penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejari Blora akhirnya menetapkan penahanan terhadap Ida pada pukul 15.25 WIB, dengan terlebih dulu Ida menjalani pemeriksaan tim medis di Rumah Sakit (RS) Permata, Kota Blora, pukul 17.14 WIB.

Penahanan dilakukan penyidik guna kepentingan pemeriksaan perkaranya. Ida Nursanti sendiri menyandang status sebagai seorang tersangka dalam kasus tersebut sejak tahun 2010 lalu, atau delapan tahun silam.

Ida juga diketahui sudah empat kali dalam perkara yang sama ditetapkan menjadi seorang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah PA dengan kerugian negara sekitar Rp1,3 miliar. Penetapan status tersangka yang pertama yakni pada tanggal 18 Agustus 2010 lalu. Kedua pada tanggal 20 Agustus 2013, kembali Ida ditetapkan sebagai tersangka bersama Riyanto, Mukhidin dan Sumadi. Lalu untuk Sumadi sendiri saat ini baru menjalani pidana penjara 5 tahun. Disusul penetapan ketiga pada 20 Agustus 2014 dan keempat atas kasus yang sama kembali dijadikan tersangka pada 6 September 2017 lalu.

Dalam kasus tersebut, Ida Nursanti yang berprofesi sebagai seorang pengacara itu dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang (UU) 31/1999 sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Tampak sejumlah wartawan media cetak dan elektronik (TV), mengikuti mulai dari Kejari, RS Permata, hingga ke rumah tahanan (Rutan) kelas IIB, Blora.

Perlu diketahui, penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah kantor PA Blora terjadi pada tahun 2008 dan telah dimulai di tahun 2010 dengan ditetapkannya sejumlah tersangka. Setelah bertahun-tahun mandek, bahkan hilang Sprindik perkaranya, pada September 2017 lalu kasus tersebut akhirnya kembali dibuka.

Setelah menahan tersangka Ida Nursanti, penyidik masih menyisakan dua tersangka lain yang belum ditahan. Keduanya adalah, Mukhidin Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang, kemudian Riyanto seorang Panitera di Pengadilan Agama Blora.

Dalam putusan perkara Sumadi, Mukhidin, Riyanto dan Ida Nursanti diduga terlibat korupsi dan merugikan negara atas pengadaan tanah kantor PA. Sumadi sendiri dalam kasus tersebut menjabat selaku (PPK), kemudian Mukhdin dan Riyanto selaku pejabat pengadaan tanah, dan untuk Ida Nursanti sendiri sebagai pemilik tanah.

Mereka dinilai telah melakukan persekongkolan dalam me-mark up pembelian tanah kantor PA Blora, seharga Rp470.000 per meter persegi. Padahal, saat itu harga tanah lain yang letaknya berdekatan dengan lokasi tersebut hanya Rp250.000 per meter persegi. Dari temuan tersebut, ditemukan penyimpangan selisih harga senilai Rp1,3 miliar. (feb/mar/muz)

BERBAGI