Beranda Jateng Agar Bantuan Tepat Sasaran, Pemkab Bantul Instruksikan Seluruh Desa Validasi Data Kemiskinan

Agar Bantuan Tepat Sasaran, Pemkab Bantul Instruksikan Seluruh Desa Validasi Data Kemiskinan

147

JATENGPOS.CO.ID, Bantul – Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menginstruksikan seluruh desa di daerah itu melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan agar program bantuan yang digelontorkan pemerintah tepat sasaran. “Kita instruksikan kepada seluruh desa untuk verifikasi dan validasi data kemiskinan dengan metode melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, dan saya yakin di desa-desa sudah melakukan itu,” kata Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Selasa. Ia menjelaskan perlunya pemerintah desa melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan karena saat melakukan inspeksi mendadak di wilayah Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri ada warga miskin tidak mendapat bantuan, namun sebaliknya warga mampu mendapat bantuan.

“Di Desa Wukirsari sangat mengagetkan bahwa ada orang tua atau lanjut usia tidak peroleh BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), sementara ada orang yang rumahnya tingkat, punya mobil dua dan truk tiga peroleh BPNT,” katanya. Ia mengatakan oleh karena kondisi itu maka diyakini “inclusion error” maupun “exclusion error” di Basis Data Terpadu (BDT) kemiskinan di Bantul masih cukup tinggi, sehingga perlu ada validasi data kembali agar BDT kemiskinan sesuai kondisi di lapangan.

Menurut dia, “inclusion error” terjadi karena orang yang tidak berhak menerima manfaat tapi masuk basis data sebagai penerima manfaat, sedangkan “exclusion error” terjadi karena orang yang berhak menerima manfaat tetapi tidak tercatat sebagai penerima manfaat.

“Jadi ada orang kaya yang tidak pantas memperoleh BPNT, PKH (Program Keluarga Harapan), KIS (Kartu Indonesia Sehat) tetapi memperoleh, sementara ada orang yang butuh jaminan sosial atau orang miskin tapi tidak peroleh atau tidak tercatat dalam BDT,” katanya. Ia mengharapkan dengan validasi data, orang atau warga yang tidak patut memperoleh bantuan jaminan sosial supaya dikeluarkan dari database, sedangkan orang yang berhak dan belum tercatat, dimasukkan dalam basis data.

“Tapi berdasarkan pantauan kami sementara ini terjadi penambahan BDT yang cukup signifikan yang ‘inclusion erorr’ tidak dicoret, hanya menambahkan data yang ‘exclusion erorr’, atau menambah orang yang dari luar dimasukkan ke basis data,” katanya. (udi/fid)