Beranda Jateng AJT Minta KPK Tuntaskan Dugaan Korupsi Rektor Unnes

AJT Minta KPK Tuntaskan Dugaan Korupsi Rektor Unnes

51

JATENGPOS.CO.ID , SEMARANG – Lembaga Swadaya Masyarakat Andalan Jeli Tannguh (LSM AJT) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Fathur Rokhman. Kasus itu dilaporkan langsung oleh mahasiswanya Frans Josua Napit, ke KPK, Jumat (13/11).

“AJT mendesak KPK mengusut tuntas dugaan korupsi yang diduga dilakukan Rektor Unnes Fathur Rokhman. Sebagai lembaga pendidikan, dugaan korupsi di Unnes ini sangat memalukan sekali,”ungkap Sekjen AJT Dwi Saputro SH, Rabu (19/11) malam.

Pernyataan itu disampaikan AJT setelah mengundang Frans Josua Napit ke Sekretariat AJT di Nongko Sawit, Gunungpati Kota Semarang. Setelah audiensi tersebut AJT bertekad mengawal kasus dugaan korupsi di Unnes secara tuntas.

Disampaikan Dwi Saputro, Pihaknya menyayangkan sikap Unnes yang mengembalikan pembinaan mahasiswanya, Frans Josua Napitu ke orangtua karena lapor ke KPK. 

“Masyarakat berhak melapor jika mengetahui adanya tindak pidana dan hal tersebut dilindungi oleh hukum,”ujarnya.

Apalagi, Frans dituding terlibat Organisasi Papua Merdeka (OPM). “Saya kira ini tambah tidak masuk akal sama sekali. Ini hanyalah upaya menutupi kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan ke KPK saja,”tukasnya.

Sementara itu Frans Josua menyatakan kecewa atas keputusan universitas yang dikeluarkan Dekan. Tapi dirinya akan hadapi dengan gembira dan bahagia.

Tuduhan terkait dugaan keterlibatan OPM dalam surat bernomor T/7658/UN37.1.8/KM/2020 itu tidak berdasar. Frans sendiri mengaku pernah mengikuti aksi saat warga Papua mendapat perlakuan rasis.

Oleh karena itu, Frans menantang Unnes untuk debat akademis terkait tudingan bahwa dia terlibat dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Itu tudingan tuduhan tak berdasar kepada saya. Yang saya lakukan lalu-lalu itu adalah solidaritas terhadap kasus rasisme yang dialami saudara kita, Papua. Itu kemanusiaan. Saya sendiri ikut Gusdurian dengan paham memanusiakan manusia. Jadi, mana mungkin saya bisa masuk ke radikal atau gerakan kelompok separatis. Ayo Dekan atau pejabat Unnes kita buktikan debat terbuka, debat akademis untuk pembuktian,” ujar Frans.

Frans menduga tuduhan terhadap dirinya oleh pihak kampus Unnes itu adalah upaya menutupi kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan ke KPK.

“Ini tidak melenceng dari yang saya lakukan, melaporkan dugan korupsi Rektor UNNES ke KPK. Ini kepanikan mereka,” ujar Frans.

Sebelumnya, Dekan Fakultas Hukum Unnes Rodiyah menjelaskan surat pemberitahuan pengembalian pembinaan moral karakter mahasiswa Frans tidak serta-merta karena pelaporannya ke KPK. Rodiyah menyebut pihaknya sudah melakukan pembinaan yang cukup lama kepada Frans.

“Sejak 5 Juni 2018 kami sudah lakukan pembinaan kepada yang bersangkutan saat itu terkait pelanggaran etika dan tata tertib, undangan tertulis klarifikasi aksi penolakan uang pangkal dan seterusnya, dan terakhir 8 Juli 2020 klarifikasi aksi 25 Juni 2020 posisi yang bersangkutan sebagai juru orator. Lalu klarifikasi data di FB atas foto tanggal 21 Juni 2020 dengan tagar #papualivesmatter, foto bertulis bebaskan tapol di seluruh Indonesia lalu pernyataan diakhiri pernyataan Frans Napitu,” kata Rodiyah di kantornya, Senin (16/11).

Tanggal 8 Juli 2020, Frans menandatangani pernyataan yang intinya tidak akan melakukan gerakan provokatif yang bertentangan dengan NKRI dan juga menjaga nama baik kampus.

“Kami memang melakukan pembinaan sangat lama. Secara dokumen sejak Juni 2018 sampai sekarang dan diakhiri dengan tanda tangan saudara Frans Napitu. Kemudian ada yang kemarin (soal pelaporan Frans ke KPK terkait dugaan korupsi rektor),” jelas Rodiyah.

Rodiyah juga menjelaskan yang disuarakan Frans bisa memengaruhi reputasi kampus. Selain itu, dia juga menyayangkan kemudian muncul lagi pelaporan ke KPK.

“Yang sudah dilakukan sampai terakhir dengan merugikan reputasi Unnes, ironinya tidak ada yang terbukti. Baik soal tuduhan plagiasi rektor, rektor melindas, rektor represif, tidak terbukti,” katanya.

Pihak kampus sudah mencoba membuka pertemuan daring dengan orang tua Frans yang ada di luar kota namun tidak ada tanggapan. Maka diambil keputusan pengembalian pembinaan Frans kepada orang tuanya.

“Pimpinan Fakultas Hukum Unnes telah berusaha menyampaikan informasi dan undangan kepada orang tua Frans Josua Napitu, namun tidak hadir. Menimbang dan memperhatikan fakta tersebut dan berdasarkan Pasal 7 UU No 20 Tahun 2003 kami memutuskan mengembalikan mahasiswa bernama Frans Josua Napitu kepada orang tua,” kata Rodiyah.

Rodiyah menjelaskan, Frans yang kini masuk semester 9 tidak perlu melakukan kewajibannya termasuk soal SPP selama 6 bulan atau selama pembinaan dengan orang tua. Ia juga menegaskan keputusan itu bukan mencabut status kemahasiswaan namun agar Frans dibina orang tua.

“Setelah 6 bulan nanti ada dewan etik universitas,” ujarnya.(udi)