Beranda Jateng Alwin Desak Pemerintah Pusat Perhatikan Sungai Juwana

Alwin Desak Pemerintah Pusat Perhatikan Sungai Juwana

BERBAGI
Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri (paling kiri) bersama Bupati Pati Haryanto (paling kanan) di sela mendampingi warga Pati beraudiensi dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, di Kantor BBWS Pemali Juwana di Semarang, Rabu (16/5).

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri berharap pemerintah pusat memberikan perhatian besar dalam rencana normalisasi Sungai Juwana di Kabupaten Pati.

Hal itu dia sampaikan di sela audiensi Bupati Pati, Ketua DPRD Kabupaten Pati dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana Ruban Ruzziyatno, Rabu (16/5) di Kantor BBWS Pemali Juwana di Semarang.

Menurut Alwin, ada ratusan ribu warga yang memiliki hajat hidup pada Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut. Dia mendesak kepada pemerintah pusat agar memberikan perhatian agar warga dapat menjalankan hidup dengan tenang tanpa dibayangi gangguan banjir.

“Sungai Juwana merupakan program strategis nasional, kami mendesak pemerintah agar dapat dialokasikan anggaran melalui APBN,’’ ujarnya.

Alwin mendampingi sejumlah perwakilan warga yang menyampaikan paparan terhadap rencana normalisasi Sungai Juwana tersebut. Hadir puluhan warga yang juga menyampaikan aspirasi kepada Kepala BBWS.

Pada pertemuan tersebut Bupati Pati Haryanto mengatakan, ada ratusan ribu warga yang bergantung pada normalisasi tersebut. Dia berharap agar normalisasi dapat segera dijalankan karena setiap tahun ada kerugian material yang mencapai ratusan miliar rupiah.

Haryanto mengatakan, ada sebanyak 38 desa yang terdampak, yang menempati enam kecamatan. Normalisasi akan melibatkan 26 anak sungai. “Selama ini kerugiannya mencapai ratusan miliar jika tidak segera mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat,’’ tandasnya.

Haryanto mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat kepada pemerintah pusat agar memberikan perhatian terhadap rencana normalisasi tersebut. Surat yang dilayangkan pada 9 Mei 2018 tersebut sudah mendapatkan balasan dari Presiden Jokowi melalui mensetneg pada 12 Mei 2018.

“Kedatangan kami kepada Kepala BBWS adalah menegaskan keseriusan pemerintah, sekaligus mempertemukan warga dengan pemerintah pusat. Tujuannya, supaya tidak saling menyalahkan dan supaya warga mendengar sendiri komitmen pemerintah pusat, sehingga tidak hanya menyalahkan Pemkab,’’ tukasnya.

Dia menegaskan jika pihaknya sangat berkomitmen dalam mengawal program tersebut. Bersama dengan kalangan legislatif yang berasal dari Dapil 3, Bupati mengatakan akan terus mendorong rencana normalisasi yang akan menelan biaya mencapai Rp 600-700 miliar itu.

Pada kesempatan tersebut, Ruban mengungkapkan, kemungkinan besar rencana normalisasi akan dianggarkan pada APBN tahun 2019. Dikarenakan biayanya yang cukup besar untuk membangun talud sekitar 60 kilometer.

Adapun, saat ini yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah melaksanakan operasi dan pemerliharaan (OP) yang nilainya tidak sebesar normalisasi. “Misalnya kita lakukan pemeliharaan dengan menyisir pulau-pulau yang terbentuk akibat sedimentasi. Ini cukup efektif untuk mengurangi risiko banjir besar,’’ tukasnya. (drh/udi)