Beranda Jateng Alwin Raih Doktor Administrasi Kebijakan Publik

Alwin Raih Doktor Administrasi Kebijakan Publik

570
BERBAGI
Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri berhasil meraih gelar doktor, dan menerima ucapan selamat dari Dekan FISIP Undip Dr Sunarto. ist

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Politisi kawakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Alwin Basri berhasil menyelesaikan ujian promosi doktor administrasi publik pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, Kamis (8/11).

Alwin yang juga Ketua Komisi D DPRD Jateng itu merampungkan disertasi dengan judul “Manajemen Partai Politik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik (Studi Kasus PDI Perjuangan Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kabupaten Purbalingga 2015).

Alwin yang berhasil lulus dengan nilai “Sangat Memuaskan” yakni 3,74 berhadapan dengan sejumlah penguji, salah satunya pakar administrasi dan kebijakan publik Prof Sri Suwitri.

Kepada wartawan usai sidang promosi, Alwin mengatakan pentingnya manajemen partai politik dalam tahapan pemilu. Hal tersebut mengacu pada fungsi partai politik sebagai sarana rekruitmen dan mobilisasi.

“Saya menggagas buku sebagai panduan sekolah partai yang ditujukan bagi kader partai dan calon kepala daerah yang akan maju melalui partai. Demi mencapai pemerintah daerah yang baik diperlukan perencanaan, perngorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik juga,” tukas Alwin.

Sekolah profesional manajemen partai tersebut, kata Alwin, akan menjadi panduan bagi kader partai di Indonesia. Melalui penelitian yang dia lakukan terhadap PDIP di Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kabupaten Purbalingga, diharapkan fungsi rekruitmen dan fungsi mobilisasi dapat terlaksana.

Gagasan tentang sekolah manajemen partai tersebut mendapatkan dukungan dari Prof Suwitri. Melalui pesan yang disampaikan pada pidato penutup, Suwitri berharap supaya gelar yang melekat pada Alwin akan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat.

Prof Suwitri mengatakan, sesuai dengan tekad Alwin, sekolah tersebut diharapkan berkembang pada lima tahun mendatang. Dia berharap jika sekolah profesi politikus akan mendapatkan kurikulum dan terdaftar pada Dirjen Dikti.

“Sekolah profesi politikus benar-benar handal karena kurikulumnya, mempunyai analisis politik, ideologi, sosial, hankam, dan budaya, sebagaimana Lemhamnas – nya partai,” katanya. (drh)