Beranda Jateng Kedu Bawaslu Purworejo Temukan 54 Konten Kampanye Melanggar Aturan di Medsos

Bawaslu Purworejo Temukan 54 Konten Kampanye Melanggar Aturan di Medsos

8
Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan sosialisasi netralitas kepala desa se-Kabupaten Purworejo.

JATENGPOS.CO.ID, PURWOREJO – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, menemukan 54 konten kampanye di media sosial melanggar aturan dan meminta konten yang melanggar tersebut untuk dihapus.

Koordinator Divisi Hukum Humas Data dan Informasi Bawaslu Purworejo, Rinto Hariyadi di Purworejo, Rabu, mengatakan berdasarkan pengawasan kampanye di facebook dan instagram, terdapat 54 konten kampanye melanggar aturan.

Konten tersebut melanggar ketentuan pada BAB III tentang Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye huruf (F) Kampanye dalam Bentuk Kegiatan Lain angka 2 huruf (g), (h), dan (i) Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Ia menuturkan Bawaslu Kabupaten Purworejo meminta KPU Kabupaten Purworejo memberikan peringatan tertulis kepada admin akun media sosial (medsos) tim pasangan calon bupati dan wakil bupati Purworejo.

“Konten kampanye yang diupload admin tersebut melanggar aturan. Bawaslu juga meminta agar konten yang melanggar tersebut untuk segera dihapus,” katanya.

Menurut dia pelanggaran tersebut dilakukan oleh semua admin akun medsos pasangan calon bupati dan wakil bupati Purworejo nomor urut 1, 2, dan pasangan calon nomor 3.

Hal tersebut tertuang dalam surat rekomendasi Bawaslu Purworejo yang dikirim ke KPU Purworejo pada 26 November 2020.

Koordinator Divisi Hukum Humas Data dan Informasi Bawaslu Purworejo, Rinto Hariyadi mengatakan, surat rekomendasi tersebut merupakan hasil kerja pengawasan kampanye di media sosial.

Salah satu ketentuannya berisi bahwa pada desain kampanye melalui media sosial dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.

“Berdasarkan hasil pengawasan kami, konten kampanye di medsos masih mencantumkan pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik,” kata Rinto.

Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Purworejo, Anik Ratnawati mengatakan kampanye melalui media sosial di era pandemi covid-19 ini dinilai efektif untuk menyebarkan informasi ke masyarakat tentang nama, visi misi, program kerja pasangan calon, karena kampanye tatap muka langsung dengan masyarakat saat ini sangat dibatasi oleh aturan.

Ia mengatakan hal tersebut untuk menghindari adanya penyebaran COVID-19 selama masa kampanye.

“Kampanye di medsos semestinya digunakan dengan baik oleh semua paslon dengan mematuhi aturan yang ada,” katanya. (fid/ant)