Beranda Pilkada Serentak 2018 Begini Ketatnya Aturan Netralitas ASN, Sanksinya Bisa Penjara !

Begini Ketatnya Aturan Netralitas ASN, Sanksinya Bisa Penjara !

BERBAGI

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Aturan mengenai larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) turut serta dalam kegiatan kampanye pasangan calon pada Pilkada acap dilanggar. Larangan tersebut sudah tertuang melalui Pasal 188 dan Pasal 189 UU Nomor 1 Tahun 2015 yang sudah diperbaiki melalui UU Nomor 1 Tahun 2016.

Melalui aturan tersebut, dijelaskan apabila ASN dilarang keras terlibat dalam kampanye paslon. Bukan hanya ASN, namun pejabat negara, termasuk BUMN, hingga lurah/kepala desa juga tidak boleh menghadiri kampanye paslon.

”Aturannya sudah jelas, ancamannya sanksi administratif dan juga penjara,” kata Divisi Penindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Ananingsih Susilo kepada Jatengpos.co.id, Rabu (24/1).

Melalui aturan tersebut, diatur apabila terjadi keterlibatan ASN, pejabat, ataupun kepala desa/lurah, akan dikenakan pidana minimal satu bulan maksimal enam bulan penjara. Selain itu akan dikenakan denda maksimal Rp 6 juta

Sedangkan bagi calon kepala daerah yang sengaja melibatkan BUMN, pejabat badan usaha, ASN, anggota Polri, TNI atau kepala desa/lurah, calon tersebut juga diancam dengan pidana penjara minimal satu bulan maksimal enam bulan dengan denda maksimal Rp 6 juta.

Adapun ketentuan lain yang mengindikasikan keterlibatan ASN, juga diatur secara ketat melalui edaran KASN. Kegiatan yang dilarang berupa keikutsertaan dalam acara deklarasi bakal calon kepala daerah, deklarasi partai, deklarasi diri pribadi unntuk menjadi bakal calon kepala daerah.

Larangan lainnya adalah penggunaan foto dengan atribut ASN atau tanpa atribut pada spanduk/iklan/reklame terkait pencalonan ASN yang bersangkutan. ASN juga dilarang mengimbau atau mengarahkan pihak lain untuk memilih salah satu bakal calon peserta Pilkada.

”Hati-hati juga dalam menggunakan media sosial karena memposting foto calon peserta pilkada baik dengan komentar atau hanya like saja di media sosial dan lainnya sudah mengarah pada kegiatan berpolitik praktis,” terang Ana mengutip ketentuan SE KASN tersebut. (drh/udi)

BERBAGI