Beranda Ekonomi Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin, Wisata Apung Kampung Rawa Akhirnya Ditutup

Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin, Wisata Apung Kampung Rawa Akhirnya Ditutup

27
BERBAGI
Petugas Satpol PP memasang spanduk pengumuman yang sekaligus menandai penutupan Kampung Rawa karena tidak memiliki izin dan didirikan di lahan larangan mendirikan bangunan. FOTO:ABDUL MUIZ/JATENGPOS

JATENGPOS.CO.ID.AMBARAWA- Pemerintah akhirnya menindak tegas bangunan usaha yang dinilai melanggar Perda. Usaha Wisata Apung, Kampung Rawa, Ambarawa yang telah beroperasi sekitar enam tahun lalu resmi ditutup, Senin (16/4) . Wisata yang diklaim dikelola kelompok nelayan desa Bejalen itu, ternyata hingga saat ini belum mengantongi izin resmi.

Penutupan dilakukan oleh puluhan petugas gabungan Satpol PP Kabupaten Semarang dan Satpol PP Pemprov Jateng dengan memasang spanduk bertuliskan “Belum Berizin” di gerbang pintu masuk Kampung Rawa.

Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang, Tajudinnur ketika dikonfirmasi wartawan terkait penutupan Kampung Rawa mengatakan, tindakan tegas dilakukan setelah melalui proses panjang. Sedangkan pihak pengelola selama beroperasi tidak memiliki selembar pun surat izin.

“Terakhir Pansus DPRD Kabupaten Semarang merekomendasikan kepada Bupati Semarang untuk menutup Kampung Rawa. Rekomendasi tersebut sampai ke Bupati Semarang kurang lebih tiga bulan lalu. Baru hari ini kami melakukan penutupan setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak pengelola,” ujarnya di sela penutupan Kampoeng Rawa, Senin (16/4).

Petugas juga memasang garis pembatas tanda belum berizin di komplek Kampoeng Rawa. Dengan demikian segala aktivitas usaha di Kampung Rawa dinyatakan ilegal jika masih ada yang beroperasi.

Ditambahkan, perizinan yang hingga kini belum dapat dipenuhi jumlahnya mencapai sembilan point dan pelanggarannya sangat jelas. Kesembilan pelanggaran itu adalah Perda Provinsi Jateng No 6/2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jateng tahun 2009-2029, Perda Provinsi Jateng No 9/2013 tentang Perubahan Perda Provinsi Jateng No 11/2009 tentang Garis Sempadan.

Kemudian, Perda Kabupaten Semarang No 14/2003 tentang Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian, Perda Kabupaten Semarang No 6/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang tahun 2011-2031, Perda Kabupaten Semarang No 4/2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Kabupaten Semarang.

“Secara pribadi saya dan jajaran mohon maaf kepada masyarakat yang terlibat dalam Kampoeng Rawa ini. Karena adanya tughas, maka semua ini saya lakukan,” tandas Tajudinnur.

Ketua BPAN Aliansi Indonesia, dr Anis menyatakan, ia menyayangkan penutupan Kampung Rawa karena ia melihat masih banyak tempat usaha lain di Kabupaten Semarang yang tidak berizin dan melanggar perda. Menurutnya, seharusnya tidak hanya obyek wisata ini yang ditutup.

“Jika Pemkab Semarang tetap bersikeras menutup Kampung Rawa mohon keadilan tegasnya. Seperti tidak kurang ada 100 hotel dan 30 klinik rawat inap di Kabupaten Semarang ini harus juga ditutup. Semua itu, sama-sama tidak memiliki izin. Kami yang mendapat kuasa penuh dari Manajemen Kampung Rawa mohon keadilannya,” jelas dr Anis didampingi Awi, GM Kampung Rawa.

Menurutnya, adanya penutupan tidak akan membuat diam Aliansi Indonesia. Ia akan terus menyuarakan Pemkab Semarang harus berlaku adil dan berani menutup usaha-usaha yang sampai sekarang tidak ada ijin.

Kepala Desa Bejalen, Nowo menyatakan, bahwa pihaknya mengaku prihatin dengan penutupan Kampoeng Rawa ini. Padahal, kalau boleh terbuka Kampu Rawa ini telah menguntungkan semua pihak. Diakuinya, memang hingga kini belum memiliki ijin secara resmi (legal), namun karena aturan itu yang membuat manusia maka harapannya akan segera mendapat aturan yang legal.

“Kami sangat berharap ijin secara legal untuk Kampung Rawa ini dapat kita peroleh. Memang, kami juga sadar jika wisata apung Kampoeng Rawa ini belum memiliki ijin resmi,” tandasnya kepada wartawan. (muz)