Beranda Utama BIN: Pemerintah tak Melarang Dakwah Ustad Abdul Somad

BIN: Pemerintah tak Melarang Dakwah Ustad Abdul Somad

BERBAGI
DR Wawan Hari Purwanto. FOTO:ABDUL MUIZ/JATENGPOS

JATENGPOS.CO.ID. UNGARAN- Kabar pendakwah asal Riau, Ustad Abdul Somad (UAS) dideportasi pemerintah Hongkong tanpa alasan yang jelas sempat memantik keresahan di kalangan umat Islam. Ada dugaan dakwah ustad yang lagi ramai jadi pembicaraan di dunia maya itu dinilai radikal. Padahal MUI mengakui dakwah UAS bagus dan menarik. Lantas apa sebenarnya yang dialami UAS?

Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) DR Wawan Hari Purwanto SH, MH, mengatakan, dakwah UAS tidak masalah, dan tidak ada larangan dari pemerintah. Para pendakwah diberikan hak sepenuhnya menyampaikan materi dakwahnya, pemerintah tidak membelenggu hak seseorang dalam berdakwah.

“Tidak masalah (dakwah UAS, red), tidak ada larangan dari pemerintah. Namun meski dikatakan bebas dalam berdakwah, tetap harus menjunjung tinggi Undang-Undang yang berlaku dalam negara kita. Kita tidak bisa menafikkan itu,” ujar Wawan saat dihubungi Jateng Pos dari Ungaran, Kabupaten Semarang, Jumat (29/12/2017)

Menurut Wawan, terkait penolakan otoritas Hongkong terhadap UAS merupakan hak pemerintah setempat. Ia memahami bahwa suatu negara memiliki kebijakan menolak kehadiran seseorang, meski tanpa memberikan alasan apapun atas penolakan tersebut.

“Kita beranggapan itu hak suatu negara (Hongkong, red), dan kita menghormati. Alasan juga tidak diberikan sehingga kita tidak bisa mengejar. Apa yang menjadi alasan penolakan, itu hak mereka. Sebagaimana jika negara kita menolak kehadiran seseorang dari negara lain, maka itu hak negara kita,” ungkapnya.

Terkait isu penolakan UAS di berdakwah di sejumlah daerah, dijelaskan Wawan,  agar masyarakat semakin dewasa dalam mencermati isu atau hoax yang beredar di masyarakat maupun di media sosial. Terlebih jika menjurus pada SARA perlu lebih cermat mengecek kebenaran isu tersebut.

“Seperti soal SARA yang kita lihat muncul di Jakarta, pengaruhnya tentu ada dan sampai masyarakat luas, ada juga di daerah lain. Masyarakat harus pandai dan pintar mencermati kabar yang belum tentu benar,” tandasnya.

Begitu juga dengan penolakan UAS di daerah, menurutnya, harus ditelaah terlebih dulu penyebabnya. Jangan diarahkan pada materi dakwahnya namun bisa terjadi karena kondisi masyarakat setempat menyangkut kondusivitas dan adat-istiadat.

“Penolakan (UAS, red) di wilayah itu soal keprihatinan setempat. Alasan-alasan ranah atau alasan lain itu semua kembali pada aktivitas keamanan setempat. Diteruskan atau tidak (izin mengadakan dakwah, red) tergantung dari kondusivitas  masyarakat setempat,” jelasnya.

Prinsip pemerintah, lanjut Wawan, memberi keleluasaan kepada apapun  yang dilakukan masyarakat, sepanjang tetap pada ketentuan yang berlaku. Seperti ketika akan mengadakan kegiatan pengajian yang mengundang banyak jamaah maka harus terlebih dahulu memberi tahu kepada pihak keamaan setempat karena menyangkut keramaian.

“Kalaupun ada yang keberatan maka harus menyampaikan alasan-alasannya kepada aparat setempat.  Inilah yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh aparat. Prinsipnya kondusivitas harus kita ciptakan. Hak setiap warga untuk menyampaikan di muka umum juga kita hormati, asalkan tetap dibatasi oleh aturan,” paparnya.

Wawan jika menyarankan kepada pihak yang ditolak untuk menyampaikan keberatannya bisa melalui somasi atau menempuh jalur hukum meminta kejelasan terkait haknya.

“Kita tidak pernah membelenggu hak seseorang, hanya undang-undangan dan ketentuan-ketentuan dari masyarakat yang kemudian terjadi penolakan. Jika ada yang keberatan silahkan melakukan somasi atau menempuh jalur hukum,” tegasnya.

Seperti diketahui Ustad Abdul Somad dideportasi petugas di Bandara Hongkong ketika akan mengisi ceramah Sabtu (23/12/2017). Sebelumnya juga sempat ditolak oleh sekelompok orang ketika akan berceramah di Bali, meski akhirnya diperbolehkan meski hanya sebentar.

MUI (Majelis Ulama Indonesia) sangat menyesalkan tindakan sekelompok orang tersebut.

“Seharusnya hal itu tidak perlu terjadi jika kita mengedepankan semangat musyawarah, persaudaraan dan toleransi. Apa pun alasannya tindakan sekelompok orang tersebut tidak dibenarkan karena melanggar hak asasi dan termasuk bentuk persekusi yang dilarang oleh undang-undang,” kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi di Jakarta, Sabtu (9/12/2017). (muz)

BERBAGI