Beranda Semarang Contohkan Akpol, Kepsek SMA 1 Semestinya Diganti

Contohkan Akpol, Kepsek SMA 1 Semestinya Diganti

BERBAGI
PEMBICARA : Anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto (kedua dari kanan) saat menjadi pembicara dalam dialog parlemen "Mendidik dan Membentuk Karakter" di Quest Hotel Semarang, Senin (19/3). Foto : ist

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Komisi E DPRD Jawa Tengah berharap pada masa yang akan datang, Dinas Pendidikan Provinsi membuat batasan bagi sekolah dalam memberikan keputusan terkait sanksi maupun punishment.

Pada kasus yang terjadi pada Anin, siswi SMA N 1 Semarang yang dikeluarkan oleh sekolahnya, Anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto mencontohkan kasus yang sama pada dunia akademisi.

Menurutnya, jika pada lembaga yang lain, pimpinan instansi yang bersangkutan memberikan tanggung jawab. Namun, pada kasus SMA 1, kepala sekolah justru terkesan tidak memberikan tanggung jawab.

Tanpa menegaskan jika menyarankan agar kepala sekolah diganti, Yudi justru memberikan gambaran hal serupa yang terjadi pada lembaga akademisi bonafit.

“Kalau kita mengambil referensi kejadian di Akpol, jika ada musibah yang terjadi pada instansi akademisi, gubernurnya langsung diganti, sebagai bentuk tanggung jawab lembaga pendidikan. Silakan masyarakat Jateng menilai sendiri, karena kasus ini sudah tersebar ke mana-mana dan masyarakat sudah bisa menilai sendiri sebagai bagian dari insiden di dunia pendidikan kita,” kata Yudi pada saat menjadi pembicara pada diskusi “Mendidik dan Membentuk Karakter” di Quest Hotel Semarang, Senin (19/3) .

Ditambahkan lagi, usia Anin adalah masih katagori anak-anak, sehingga Yudi juga meminta agar semua pihak melakukan instropeksi terhadap kasus ini. Dia mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk menilai jika kegiatan OSIS yang dilakukan oleh Anin yang kena sanksi tidak lepas dari tanggung jawab sekolah.

“Kegiatannya dilakukan di sekolah dan selama berkegiatan di sekolah, sudah semestinya diawasi oleh pihak sekolah, kan ngga mungkin tanpa pengawasan, apalagi LDK menggunakan fasilitas sekolah,” tukasnya.

Menurut Yudi, melalui pendidikan yang mengutamakan karakter, instansi juga tidak asal memberikan keputusan. Pasalnya, yang terjadi di SMA 1 seharusnya kepala sekolah juga turut bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di sekolah.

“Keputusan yang diambil terkesan tergesa-gesa dan justru membuat semua pihak direpotkan,” tegasnya kepada wartawan usai acara.

Yudi kepada wartawan mengatakan dirinya sempat menelepon kepala sekolah. Namun, justru dijawab oleh yang bersangkutan, menjawab sudah menyatakan salah dan pihak berwajib menyatakan salah.

“Saya merasa ada intimidasi dan perlu masukan jika dunia pendidikan diselesaikan, apa susahnya pada saat Anin diberi kesempatan untuk melaksanakan ujian di SMA 1, secara moral anak sudah merasakan sanksi dan pandangannya tertuju, sanksi ini jauh lebih berat bagi anak anak ini,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kasie Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Hari Mulyanto mengatakan, pihaknya sudah melakukan upaya agar Anin bisa ikut ujian. Dinas Pendidikan meminta kepada anak dapat mengikuti ujian sehingga berhak dapat melaksanakan ujian.

“Kami di depan majelis hakim berusaha agar An bisa mengikuti ujian. Hari ini anaknya sudah enjoy dan guru juga enjoy, kami ingin sudah lah diselesaikan secara pendidikan,” kilahnya. (adv)

BERBAGI