Beranda Edukasi Covid-19 : Komunikasi Pemerintah, sudah baik kah?

Covid-19 : Komunikasi Pemerintah, sudah baik kah?

170
Febri Noviardi

Kondisi saat ini

Peningkatan jumlah pasien Covid-19 di Indonesia dilansir dari covid19.kemkes.go.id terus bertambah. Sampai dengan Senin, 15 Juni 2020, jumlah akumulasi terkonfirmasi positif Covid-19 terdapat sebanyak 39.294 yang mana meningkat sebanyak 1017 dari hari sebelumnya. Ini merupakan salah satu penambahan terbanyak sejak pertama kali kasus Covid-19 diumumkan di Indonesia. Jika dibandingan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia masih menduduki peringkat-peringkat atas dalam hal kasus positif Covid-19 terbanyak. Artinya, Indonesia masih belum dapat dikatakan berhasil dalam menangani pandemi yang terjadi hampir di seluruh dunia ini khususnya terkait pemutusan rantai penyebaran virus Covid-19. Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab belum berhasilnya pemerintah Indonesia dalam memutus rantai penyebaran Covid-19, salah satunya adalah terkait komunikasi.

Permasalahan

Jika dilihat dari kacamata ilmu komunikasi, komunikasi yang dilakukan pemerintah Indonesia belum maksimal. Ini dapat dilihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat terkait komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan dalam sebuah diskusi online Webinar Perhumas Surakarta bertema Komunikasi di Tengah Pandemi yang dilakukan pada Jumat (15/5/2020), Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Perhumas Solo, Andre Rahmanto mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki pemimpin dalam komunikasi krisis untuk mengatasi wabah virus corona. Padahal, keberadaan pemimpin dalam komunikasi krisis memegang peranan penting lantaran menjadi tolok ukur keberhasilan dan kegagalan mengatasi masalah. Andre juga mengatakan saat ini tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah menjadi sangat tinggi dikarenakan pemerintah Indonesia sebagai pemegang otoritas yang memiliki data valid tentang fakta kondisi krisis Covid-19, namun tingkat kepercayaan tinggi dibarengi dengan kekecewaan yang lebih tinggi jika tidak sesuai ekspektasi. Andre juga menambahkan bahwa jika tidak ada pemimpin dalam komunikasi krisis, maka presiden yang memegang kendali. Namun, kenyataannya pola komunikasi tidak tertata dan sering keliru sehingga seringkali menteri atau staf khusus meralatnya. Ini disebabkan karena seringnya pernyataan yaang disampaikan spontan dan tidak terencana.

Permasalahan tersebut merupakan buah dari perencanaan dan kebijakan komunikasi yang belum dilakukan dengan baik. Bahkan, sampai dengan saat ini pemerintah Indonesia belum mengeluarkan kebijakan komunikasi terkait Covid-19. Padahal, perencanaan dan kebijakan komunikasi ini merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena menurut Middleton (1978), ini merupakan rancangan untuk mengubah perilaku dan menciptakan keterampilan-keterampilan tertentu di antara individu dan kelompok dalam lingkup tugas-tugas yang diberikan.

Apa itu perencanaan dan kebijakan komunikasi?

Menurut Amic (1982), perencanaan merupakan suatu usaha yang sistematis dan kontinu dalam mengorganisir aktivitas manusia terhadap upaya penggunaan sumber daya komunikasi secara efisien guna merealisasikan kebijakan komunikasi. Jadi, dari definisi tersebut, perencanaan dan kebijakan komunikasi merupakan dua hal yang saling berkaitan guna mencapai tujuan komunikasi. Jika dilihat dari konteks yang lebih luas, perencanaan komunikasi dilakukan untuk jangka menengah dan pendek, sedangkan kebijakan komunikasi untuk jangka yang panjang. Perencanaan komunikasi pada konteks pemerintah sifatnya lebih detail, spesifik, serta mencakup teknisnya dalam rangka merealisasikan kebijakan komunikasi yang sudah dibuat yang sifatnya masih abstrak, artinya kebijakan komunikasi tersebut masih bersifat umum dan abstrak, sehingga diperlukan perencanaan yang lebih detail dan spesifik. Kebijakan komunikasi ini harus dbuat sebagai respon atas suatu masalah atau isu sosial tertentu.

Kebijakan komunikasi di masa pandemi covid-19

Kebijakan komunikasi harusnya ada pada tingkat kementerian atau lembaga terkait berupa penjelasan tentang respon komunikasi yang harus dilakukan dalam kejadian pandemik atau bencana nasional. Ketika krisis terjadi maka kebijakan komunikasi tersebut siap diturunkan dalam perencanaan komunikasi yg lebih operasional. Pada kasus Covid-19 ini, diketahui bahwa pemerintah Indonesia dari awal tidak memiliki kebijakan komunikasi. Sampai dengan saat ini, hal tertinggi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah protokol komunikasi yang dikeluarkan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) baru beberapa hari setelah presiden ngumumkan pasien 01.

Apa itu protokol komunikasi?

Jika dilihat dari fungsinya, protokol komunikasi merupakan sebuah acuan yang mengatur tata cara komunikasi dalam merespon isu-isu tertentu. Dalam kasus Covid-19 ini, protokol komunikasi dibuat sebagai petunjuk teknis dalam penyampaian komunikasi dan informasi kepada publik agar masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Namun, protokol komunikasi ini memiliki banyak kekurangan karena protokol ini sifatnya hanya sebagai arahan dan petunjuk secara umum, sehingga tidak spesifik dan sedetil perencanaan komunikasi yang dapat meliputi identifikasi masalah komunikasi, analisis situasi, strategi komunikasi yang digunakan, taktik komunikasi yang harus ditempuh, serta banyak hal-hal lain yang dilakukan yang sifatnya lebih operasional sebagai turunan dari kebijakan komunikasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Apa yang perlu diperbaiki kedepannya?

Banyaknya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seringkali mengalami timpang tindih yang mana ini dapat berdampak besar pada para communication planner dalam merancang strategi dan taktik komunikasi kepada masyarakat. Namun, karena Covid-19 ini merupakan hal baru yang membutuhkan kecepatan dalam mengambil keputusan sehingga memang banyak sekali ditemukan kebijakan para pimpinan baik pusat maupun daerah yang tidak konsisten. Oleh karena itu, setiap elemen dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah harus lebih konsisten dalam mengambil kebijakan sehingga para communication planner dapat bekerja dengan maksimal. Salah satu contohnya adalah tidak semua orang mengakses media online atau media sosial, media koran, apalagi mengakses diskusi seperti webinar, sehingga pemerintah Indonesia perlu mengaktifkan banyak saluran yang ada. Tak hanya saluran, isi pesannya pun juga harus berbeda yang mana dapat menyesuaikan dengan target audiens. Pemerintah juga perlu untuk berbicara secara tepat sasaran dan tepat tujuan kepada masyarakat. Namun yang terjadi untuk semua lapisan masyarakat dilakukan hal yang sama sehingga justru memperkeruh krisis yang ada. Ini semua dapat dilakukan jika pemerintah memiliki perencanaan dan kebijakan komunikasi yang baik. Karena dua hal tersebut saling berkaitan dalam mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan.

 

Oleh : Febri Noviardi

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP UNS