Beranda Semarang Dewan akan Buat Payung Hukum Penataan Aset Pemprov Jateng

Dewan akan Buat Payung Hukum Penataan Aset Pemprov Jateng

88
Komisi A mendengarkan paparan Sukiyadi dari BPKAD Pemprov Jateng perihal aset di Desa Tragung, Kandeman, Batang, Senin (20/5/2019). (dok DPRD Jateng)

JATENGPOS.CO.ID, BATANG – Komisi A DPRD Jateng dalam waktu dekat akan membuat kesimpulan perihal pengelolaan aset milik pemerintah provinsi. Dewan terlebih dulu telah meninjau sejumlah lokasi mulai dari Kabupaten Semarang, Kendal, Salatiga, Karanganyar, Banyumas dan sejumlah daerah lain. Kebanyakan ada yang disewakan, namun ada juga sistem sewa menyewa tidak jelas sehingga ada menjadi tempat hunian.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi A Anisa Devi Ika Natalia di sela-sela kunjungan kerja melihat salah satu aset Pemprov Jateng di Desa Tragung, Kecamatan Kandeman, Batang, Senin (20/5/2019). “Kami akan buat resume dan legal standing (landasan hukum) soal penataan aset ke depan. Terlebih BPK sudah memberikan catatan pada penataan dan pengelolaan aset,” ucap politikus Gerindra itu.

Seperti aset Pemprov Jateng di Desa Tragung, Kecamatan Kandeman, Batang, belum terkelola dengan serius. Aset lahan seluas 15.185 m2 sebenarnya sudah disewa PT Sinar Utama Karya untuk tempat usaha pemecahan batu split. Saat ditinjau anggota DPRD, tidak ada kegiatan usaha. Semak belukar dibiarkan tumbuh, hanya ada sebuah rumah yang kosong dan sebuah tanda daftar kepemilikan aset pemprov. Secara lokasinya sebenarnya cukup strategis, karena tak jauh dari exit tol Batang.

Dalam penjelasannya kepada Komisi A, Kasubbid Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng Sukiyadi, aset ini sudah disewa sejak 2018. Namun demikian, sampai bulan keempat tahun 2019 pembayaran sewa ada keterlambatan. Pemprov berusaha untuk meminta kepastian sewa lahan tersebut.

Anggota Komisi A Bambang Haryanto mengemukakan, sudah saatnya Pemprov Jateng serius untuk mendata serta mengelola aset-asetnya. Untuk aset di Desa Tragung itu, dia meminta ada pemagaran supaya luas lahan masih aman. Selain itu juga, BPKAD diminta secara rutin mengawasi aset-asetnya, baik upaya penyertifikatan, pemagaran, sampai pemeliharaan.

Sementara Sukiyadi berujar, dengan tidak adanya unit pelaksana teknis (UPT) daerah diakuinya pengawasan aset menjadi kendala tersendiri. Pihaknya akan mendata kembali kelebihan dan kekurangan dari pengelolaan aset. BPKAD siap diundang Komisi A untuk membahas persoalan aset.

“Nanti coba kita perdalam, kita bahas bersama-sama kelebihan dan kekurangan supaya ke depan tidak lagi menjadi catatan BPK,” tukas Bambang Haryanto. (adv)