Beranda Jateng Kedu Dewan Ingatkan Penggunaan Dana Desa Sesuai Pos

Dewan Ingatkan Penggunaan Dana Desa Sesuai Pos

125

JATENGPOS.CO.ID, WONOSOBO –
Pengembangan optimalisasi wilayah desa harus terus dilakukan karena juga punya peran dalam perekonomian walau jangka kecil. Pembangunan wilayah pedesaan juga menjadi fokus rangkaian progam pembangunan pemerintah dari berbagai sektor.

Hal tersebut menjadi pembicaraan hangat dalam wadah dialog interaktif focus grup discussion (FGD) dengan tema “Optimalisasi Dana Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat”. Dengan narasumber Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi, Kepala Dinas Permukiman Pendudukan dan Catatan Sipil Jateng Sugeng Riyanto, dan Ketua Komisi C DPRD Wonosobo Wahyu Nugroho.

Mengawal dialog, Ketua DPRD Rukma Setyabudi menekankan, supaya pengelolaan dana desa harus secara bijak. Dana desa bersumber dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Nilai anggaran yang diberikan seiap tahun selalu naik. Karena itulah, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mengalokasikan secara tepat.

“Pengelolaan harus sesuai dan tepat guna. Baik jajaran perangkat desa dan BPD bisa mengalokasikan dana untuk pos-pos yang dibutuhkan mulai dari infrastruktur hingga pemberdayaan produk pertanian atau peternakan,” jelas dia mengawal diskusi di Khrisna Resto Garden, Wonosobo, Senin (18/3/2019).

Rukma juga menambahkan, adanya dana desa harus bisa memacu program kreatif swadaya masyarakat. Walaupun dana desa yang didapat sedikit namun bisa meng-cover banyak hal.

“Dana desa yang diberikan tidak selalu besar, namun bukan berarti membuat minder tapi bisa memacu masyarakat lebih kreatif merancang progam swadaya masyarakat. Sehingga dari swadaya itu, masyarakat bisa lebih mandiri bahkan mampu menyumbangkan PAD,” tambah dia.

Menambahkan Rukma, Kepala Dispermpendukcapil Jateng Sugeng Riyanto lebih berfokus dengan pengurangan indeks angka kemisikinan penduduk desa yang ada di Jateng. Dengan sistem pembinaan pengambangan swadaya masyarakat dengan dana desa mengembangkan produk-produk unggulan. Pengembangan juga melibatkan semua unsur msyarakat desa dan tidak lepas peran BUMDes serta pokdarwis.

“Fokus kami saat ini adalah mengurangi indeks angka kemiskinan desa yang ada di Jateng, dengan pengemabangan progam secara mandiri. Seluruh jajaran perangkat desa, BPD Desa, Bumdes, dan Pokdarwis desa harus bisa mengembangkan potensi yang ada dari berbagai sektor seperti; pertanian, peternakan, industri dan pengembangan wisata yang unik,” papar dia.

Wonosobo menyimpan banyak potensi wisata seharusnya ini bisa menjadi dorongan untuk membuat progam desa wisata yang punya daya saing tentunya juga bekerjasama dengan perhutani sebagai pemilik lahan.

Menanggapi Sugeng, Ketua Komisi C DRPD Wonosobo Wahyu Nugroho lebih melihat bahwa pengelolaan dana desa untuk peruntukan sektor infrastruktur sangat minim. Ditambah dengan satu desa sendiri terdapat lima sampai sepuluh lebih dukuh yang artinya sangat luas tidak sebanding dana yang didapat. Sedangan pemebentukan progam desa wisata bersama pokdarwis terkendala dengan izin kepemilikan lahan yang kadang sulit mendapatkan izin. Namun semua bisa dilalui dengan adanya koordnasi bersama antara pemerintah provinsi dengan kabupaten.

“Pengelolaan dana desa untuk sektor infrastruktur sangat minim, hal ini terjadi karena beberapa desa yang ada di Wonosobo sendiri terdapat lebih dari lima sampai sepuluh dalam satu desa. Tentunya hal tersebut tidak sebanding dengan dana desa yang didapat, namun dengan dana desa yang ada para masyarakat tetap melakukan pembenahan infrastruktur dengan swadaya desa. Sedang progam pengembangan desa wisata bersama pokdarwis terkendala dengan perizinan, tentunya kami mengharapkan adanya peran pemerintah provinsi membantu dalam masalah perizinan karena bersinggungan langsung dengan Perhutani sebagai pemilik lahan,” jelas Wahyu.

Di Kabupaten Wonosobo, terdapat 256 desa yang tersebar dan beberapa di antaranya mempunyai kendala balai desa kondisi yang tidak layak pakai. Progam dana desa saat ini juga mendapatkan angin segar berupa rehabilitasi kantor atau balai desa, namun dengan catatan bukan membangun dari awal hanya diperbolehkan dalam bantuk revitalisasi sarana prasarana desa. (adv)