Beranda Semarang Dewan Masih Temukan Sejumlah Kendala UNBK Tahun Ini

Dewan Masih Temukan Sejumlah Kendala UNBK Tahun Ini

16
BERBAGI
Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen menjadi narasumber Dialog Interaktif Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Komisi DPRD Jateng Bersama Media Massa

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Komisi E DPRD Jawa Tengah masih menemukan kendala pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk tingkat SMA/SMK, SMP/MTs di sejumlah daerah.

Anggota Komisi E Muh Zein menjelaskan, kendala yang dihadapi sekolah, lebih banyak pada sisi teknis. Hal itu diungkapkan Zein dalam acara Dialog Interaktif Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Komisi DPRD Jateng Bersama Media Massa di Gedung Berlian, Lantai 4, Selasa (8/5/2018).

Menurut Zen, Komisi E telah melakukan roadshow ke sejumlah daerah saat pelaksanaan UNBK pada April kemarin. Dari hasil kunjungan itu, pihaknya akan membuatkan sebuah rekomendasi ditujukan kepada Pemprov Jateng dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Ia mencontohkan saat berkunjung ke BP2MK Pekalongan. Ada keluhan mengenai, komputer rusak, mati listrik serta soal matematika yang sulit. Bahkan saat dilihat hasil pun ternyata ujian nasional tahun ini mengalami penurunan kualitas dari tahun sebelumnya.

Selain pada pendidikan, Komisi E juga akan mulai memantau terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR). Pihaknya bersama Dinas Tenaga Kerja akan mendatangi sejumlah perusahaan perihal ketaatan pembayaran tunjangan yang harus diberikan tujuh hari sebelum Lebaran.

Dirinya juga menjelaskan dari tahun kemarin belum ada keluhan mengenai pembayaran THR. Karena itu Komisi E mendesak pada tahun ini pembayaran THR bisa diberikan tepat waktu dan nominal ditambah.

“Kami akan mendorong Disnaker provinsi dalam penyerahan THR nanti lebih awal lebih baik, diusahakan jangan telat dan sesuai dengan ketentuan yang ada,” papar dia.

Selain itu, kata dia, Komisi E juga memfokuskan pada penyelesaian dua Raperda, yaitu Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) dan Raperda tentang Pendidikan. Terkait dengan SKP yang harus benar-benar diperbaiki adalah pelayanan kesehatan, dan pembiayaan kesehatan.

“Dari SKP ini, kami mengaharapkan agar kualitas dan mutu kesehatan Jateng bisa jadi lebih baik, karena di Cilacap 210 guru terdeteksi virus menular HIV/AIDS, semoga perda ini nantinya bisa mengurangi angka penyebaran HIV,” harapnya. (adv)

BERBAGI