Beranda Jateng Dewan Minta Kios Ilegal di Pasar Sumowono Dibongkar

Dewan Minta Kios Ilegal di Pasar Sumowono Dibongkar

66
BERBAGI
Salah satu kios yang dibangun di area terbuka di dalam Pasar Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. FOTO: IST/ABDUL MUIZ/JATENGPOS

JATENGPOS.CO.ID. UNGARAN-  DPRD Kabupaten Semarang mempersoalkan keberadaan kios ilegal yang dibangun di Pasar Sumowono, Kecamatan Sumowono. Keberadaan kios yang jumlahnya cukup banyak itu dinilai menyalahi aturan dan mengganggu kepentingan masyarakat pengguna pasar dan pedagang lain.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang HM. Basari pada rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Semarang, belum lama ini. Disebutkan, kios ilegal dibangun permanen di tempat-tempat strategis di dalam Pasar Sumowono. Seperti di bawah tangga, di ruang terbuka, dan di area pintu masuk pasar.

“Peruntukan tempat tersebut seharusnya untuk kepentingan masyarakat pengguna pasar agar leluasa dan nyaman saat berbelanja. Tapi yang kami temukan tempat tersebut sudah jadi kios. Dipetak-petak untuk diperjualkanbelikan dan disewakan,” ujarnya.

Dikatakan lebih lanjut, pedagang lain juga mengeluh merasa dirugikan adanya kios ilegal tersebut. Terutama yang menempati di area pintu masuk. Pasalnya, orang yang mau berbelanja tidak jadi masuk karena mereka cukup membeli kebutuhan pokoknya di sekitar pintu masuk.

Menurut Basari keberadaan kios ilegal sudah lama, awalnya membuat lapak namun karena tidak ditertibkan lama kelamaan mereka memetak dan menjadikan kios, bahkan ada yang permanen dengan dilengkapi rolling door. Diduga ada pembiaran dari pihak Kepala Pasar hingga jumlah kios yang dibangun semakin bertambah banyak.

“Kita sudah berulang kali menyampaikan kepada Dinas Pasar dan Bupati namun tidak pernah ditindaklanjuti.  Kita menduga ada kerjasama antara pihak pengelola pasar dengan pihak luar (ketiga, red). Kami (DPRD, red) sudah merekomendasi semua kios ilegal agar dibongkar. Satpol PP harus segera membongkar,” tegasnya.

Anggota Komisi B The Hok Hiong menambahkan, Kepala Dinas Pasar seharusnya menertibkan Kepala Pasar karena sudah jelas ruang terbuka sesuai site plan pembangunannya diperuntukan untuk masyarakat. Kalau kemudian muncul bangunan baru di dalam pasar berarti bangunan liar.

“Sesuai site plan kebutuhan ruang kosong  untuk pengguna pasar. Selain itu agar pembeli mau naik ke lantai atas. Kalau sekarang digunakan berjualan dan dibangun kios jelas keliru,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Gunawan Wibisono mengatakan, terkait masukan dari DPRD ia akan mengevaluasi ke lapangan. Bagaimana proses pendirian kios, apakah sudah sesuai perencanaan dan fungsi pasar.

“Kami berterima kasih adanya masukan ini. Kami akan mengevaluasi ke lapangan. Apa tidak sesuai perencanaan dan fungsionalnya, juga mengganggu berfungsinya pasar sebagai tempat yang besih rapi resik dan apik. Kita segera melakukan evaluasi,” ujar Sekda kepada Jateng Pos  seusai rapat Bamus. (muz)

BERBAGI