Beranda Ekonomi Dewan Minta Pemerintah Bangun Infrastruktur Menuju Kawasan Pariwisata

Dewan Minta Pemerintah Bangun Infrastruktur Menuju Kawasan Pariwisata

BERBAGI

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah meminta pemerintah membangun infrastruktur yang memadai menuju ke kawasan pariwisata.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso dalam keterangannya Selasa (30/6) di Kota Semarang mengatakan bahwa banyak potensi pariwisata di Jateng kurang tergali dengan baik karena persoalan akses dan infrastruktur.

“Perlu pembangunan infrastruktur yang memadai untuk menuju kawasan pariwisata, misalnya pelebaran ruas Karanganyar-Tawangmangu, akses menuju Dieng dan destinasi wisata baru di berbagai daerah,”katanya.

Dia mengatakan bahwa dalam temuannya saat reses beberapa waktu lalu di daerah pemilihan 4 Jateng, kesadaran masyarakat untuk membangun kawasan parwisata semakin meningkat. Sehingga, perlu dorongan dari pemerintah untuk membangun kawasan pariwisata, salah satunya pembangunan infrastruktur.

Sebagai contoh, kata Hadi, masyarakat di sekitar proyek pembangunan bendungan Gondang Karanganyar, Logung Kudus, Pidekso Wonogiri mendesak untuk ikut berpartisipasi dalam pemanfaatan di sektor pariwisata dan atau perikanan.

“Kami menemukan fenomena di kawasan tersebut, tingginya permintaan masyarakat desa untuk memanfaatkan embung yang di bangun pemerintah provinsi agar bisa diakses, dikelola oleh masyarakat langsung, karena saat ini sebagian embung yang ada hanya sebagai tampungan air bersih yang tidak bisa digunakan,”paparnya.

Kemudian, kata Hadi, di dua Kabupaten di DP 4, yakni di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen, dirinya menemukan fenomena masyarakat setempat yang memiliki kesadaran pembangunan kawasan wisata, khususnya cagar budaya.

“Masyarakat di 6 desa yang terdiri dari 3 desa di Kecamatan Gondangrejo Karanganyar yakni Desa Jeruk, Desa Sawit, Desa Wonosari dan Rejosari serta 3 desa di Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen yakni Desa Somorodukuh, Desa Sambirejo dan Desa Brangkal serta sejumlah desa di zona inti situs budaya Sangiran meminta perhatian pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,”jelasnya.

Bentuk perhatian tersebut, kata Hadi, berupa fasilitasi pembangunan maupun upaya pemberdayaan masyarakat untuk melestarikan cagar budaya Nasional Sangiran.

“Saat ini masyarakat merasa dirugikan karena keputusan penentuan cagar budaya membatasi banyak ruang privasi masyarakat atas tanah mereka, namun masih sangat minim perhatian baik dari Pemda maupun Pemerintah Pusat,”pungkasnya.(adv/ahm)

BERBAGI