Beranda Jateng Solo Dewan Puji Citra Mandiri Jawa Tengah Mampu Kelola Persil Tawangmangu

Dewan Puji Citra Mandiri Jawa Tengah Mampu Kelola Persil Tawangmangu

125
Jajaran Komisi A mengunjungi salah satu objek tanah persil di Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar, Kamis (11/7/22019). (Humas DPRD Provinsi Jawa Tengah)

JATENGPOS.CO.ID, KARANGANYAR –– Komisi A Jateng mengapreasiasi kinerja Perusahan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT) perihal pengelolaan tanah persil di Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi A Fuad Hidayat saat memimpin rapat kerja pengkajian tanah persil di salah satu tempat wisata Villa Camping Tawangmangu Resort, Kamis (11/7/2019).

“Untuk diketahui, terakhir kami ke sini pada saat awal periode Komisi A dan waktu itu statusnya masih dimiliki oleh pihak swasta yang kurang terawat. Namun sekarang sudah sangat layak sekali,” tegas politikus PKB itu.

Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk review pelepasan tanah persil di daerah Tawangmangu juga dihadiri Kepala Biro Perekonomian Jateng Indra Surya dan perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng Sukiyadi.

Komisi A mengimbau agar segera dikaji sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara karena di Jateng sendiri DPRD telah mengeluarkan Keputusan DPRD 10/2007 dengan substansi dasar penyesuaian harga berdasarkan apraisal pada saat akan dilakukan pelepasan tanah.

Dengan perkembangan itu, diharapkan bisa berlaku untuk 30% dari total sekitar 70 Hektare yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pihak pemakai. Hal tersebut sekaligus memberikan batas waktu pembayaran kepada CMJT.

“Komisi A akan mensuport kesehatan dari Perusda. Yang terpenting adalah tidak melanggar hukum serta tidak merugikan masyarakat. Kami akan memberikan rekomendasi ke Ketua DPRD untuk segera mengambil keputusan,” tutup Fuad.

Sementara Direktur Utama PD CMJT Agung Rochmadi menjelaskan pihaknya dalam proses penagihan bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara dengan surat kuasa khusus yang setiap tahun disahkan. Selain itu juga melibatkan kelompok-kelompok tertentu disekitar daerah tersebut. (adv)