Beranda Politik Dewan Puji Langkah Pemkab Sragen Tata Kawasan Pemukiman

Dewan Puji Langkah Pemkab Sragen Tata Kawasan Pemukiman

BERBAGI

JATENGPOS.CO.ID, SRAGEN – Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen sangat gesit dalam penataan kawasan permukiman. Saat ini Sragen merupakan satu dari sembilan kabupaten yang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

“Meskipun ada keterbatasan dana namun masih bisa menyusun RP3KP. Kemudian tahun 2017 kemarin melakukan bantuan RTLH sebanyak 618 rumah dan tahun ini sekitar 640 rumah. Kami menilai Sragen ini gesit,” terang anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut saat kunjungan kerja Komisi D DPRD Jateng ke Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sragen, Selasa (7/2).

Alwin menambahkan, kunjungan Komisi E DPRD Jateng ke Sragen tersebut dalam rangka mencari masukan guna menyusun Raperda RP3KP Provinsi Jawa Tengah. Dengan peraturan daerah tersebut kedepannya diharapkan bisa menyelesaikan persoalan perumahan di Jawa Tengah.

”Rumah selalu dibangun tapi kurang terus. Ternyata karena banyak rumah dibangun, tapi tidak ditempati. Salahsatunya mengatur itu,, perumahan yang dibangun jangan sampai kosong. Mulai sekarang perumahan harus ditata yang baik,” jelas anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jateng itu.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi D DPRD Jateng Siti Ambar Fatonah mengungkapkan penting sekali untuk melakukan penatanan perumahan di Jawa Tengah. Karena selama ini pembangunan rumah masih amburadul dan kurang tertata.

“Kalau ada aturan yang jelas, perumahan bisa jadi asri dan nyaman. Banyaknya perumahan kumuh karena tidak ada aturan, terutama di desa-desa,” ungkapnya.

Saat ini, tambahnya, banyak yang membangun tanpa berpikir ke depan, semisal membangun rumah di daerah rawan bencana seperti di lereng tebing. Jalan keluar yang bisa dilakukan pemerintah adalah membuat aturan dan mengarahkan masyarakat.

“Kemudian, para pengembang saat ini masih sebatas membeli tanah dan dijual. Hanya mementingkan kepentingan sendiri. Belum sampai membangun permukiman yang baik untuk masyarakat,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala dinas Peumahan dan Pemukiman Kabupaten Sragen Zubaidi menyampaikan terkait dengan penataan kawasan di Kabupaten Sragen ada beberapa zona yang dibatasi penggunaannya, seperti di sangiran dan kawasan lindung. Kemudian daftar daerah terlarang pembangunan dan pengembangan pemukiman baru diantaranya kawasan bantaran sungai, rel kereta api, dan kawasan rawan bencana.(ahm/adv)