Beranda Jateng Dinasti Politik Warnai Pilkada 2020

Dinasti Politik Warnai Pilkada 2020

30
NARASUMBER:Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono menjadi narasumber dalam diskusi mengenai Pilkada 2020 di Lantai IV Gedung Berlian DPRD Jateng, Rabu (15/1/2020).
NARASUMBER:Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono menjadi narasumber dalam diskusi mengenai Pilkada 2020 di Lantai IV Gedung Berlian DPRD Jateng, Rabu (15/1/2020).

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan kembali digelar tepatnya pada September 2020 ini. Sebanyak 21 kabupaten dan kota se-Jawa Tengah akan turut mengikuti pemilihan tersebut.

Ada banyak isu panas yang menarik untuk menjadi bahan diskusi salah satunya tentang dinasti politik yang saat ini juga sedang mencuat.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono saat menjadi narasumber dalam diskusi yang digelar oleh DPRD Jateng bersama Forum Wartawan Pemprov DPRD Jateng (FWPJT) di Gedung DPRD Jateng, Rabu (15/1/2020).

Ferry mengatakan, 21 daerah itu akan butuh perhatian dan energi konsentrasi politik yang sama. Ia berharap agar pilkada tidak mengurangi pelayanan DPRD terhadap masyarakat Jateng.

“Aspek pelayanan, saya harap tidak akan terganggu akibat teknis atau nonteknis terhadap masyarakat. Kita juga harus mengatur bagaimana cara mengurangi tensi dan gesekan akibar adanya pilkada ini bersama dengan stakeholder. Jangan sampai kemudian solidaritas kemasyarakat akibat perbedaan pandangan politik bisa mengganggu hubungan bermasyarakat. Itu jadi tugas kami disini sebagai wakil rakyat,” kata politikus Partai Golkar itu.

DPRD juga akan memastikan, proses tahapan pilkada yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dan dikerjakan oleh KPU bisa terlaksana dengan baik. Guna mewujudkan konsistensi DPRD dalam menegakkan peraturan yang telah dibuat agar kualitas pilkada di Jateng bisa lebih baik dari sebelumnya dan perspektif publik kepada politik menjadi positif.

Narasumber lain, Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat menjelaskan saat ini tahapan pilkada serentak masuk dalam tahapan perekrutan PPK (panitia pemilihan kecamatan) dan sudah diumumkan untuk umum. Pada 28 Februari mendatang PPK sudah harus dilantik dan nantinya akan bertugas membantu KPU dalam perekrutan PPS di masing-masing kelurahan/desa.

“Yang jelas akan ada lima anggota PPK per kecamatan,” tegas Yulianto.

Anggota Bawaslu Jateng Rofiudin menjelaskan saat ini pendaftaraan Panwascam juga sudah selesai. Ada sekitar 4.702 pendaftar dan yang terpilih ada 1.026 orang. Ada beberapa daerah yang kekurangan jumlah pendaftar, salah satunya Wonogiri. Namun, setelah dilalukan perpanjangan, jumlah pendaftar bisa terpenuhi. Rofiudin mengatakan Bawaslu juga perlu mengetahui aturan detail yang dibuat oleh KPU agar tidak terjadi salah paham satu sama lain.

“Kami juga sedang mewaspadai adanya mutasi pejabat sebelum penetapan calon walikota atau bupati 6 bulan sebelumnya. Jadi setelah tanggal 8 Januari 2020 tidak boleh ada pejabat yang di mutasi kalau tidak kita akan berikan sanksi,” kata dia.

Rofiudin berharap birokrasi dan fasilitas pemerintah harus netral. Petahana yang mencalonkan lagi juga tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah untuk fasilitas politik dan tidak boleh melakukan tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan pihaknya.(udi)