Beranda Jateng Solo Dinilai Bertentangan UUD 45, DPD RI Minta Klaster Pendidikan Dihapus Dari UU...

Dinilai Bertentangan UUD 45, DPD RI Minta Klaster Pendidikan Dihapus Dari UU Cipta Kerja

22
Anggota DPD RI Bambang Sutrisno.
JATENGPOS.CO.ID, SUKOHARJO – Komite III DPD RI mempertanyakan keseriusan dan ketelitian DPR-RI dalam mengesahan UU Cipta Kerja. Pasalnya dalam UU Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020 tersebut, ternyata masih mencantumkan klaster pendidikan. Padahal, Panja Baleg pada tanggal 24 September 2020, sudah memutuskan mencabut klaster pendidikan dari UU Cipt Kerja.
“Dulu Panja Baleg memutuskan kluster pendidikan dicabut, tapi ternyata saat disahkan muncul lagi bagaimana bisa ?, Kami meminta agar klaster Pendidikan dikeluarkan dari UU Cipta Kerja,” kata Bambang Sutrisno, ketua Komite III DPD RI, Kamis (8/10).
Diketahui, pada pasal 26 UU Cipta Kerja, memasukkan entitas pendidikan sebagai sebuah kegiatan usaha. Kemudian, Pasal 65 menjelaskan, Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU ini.
Ketentuan lebih lanjut, pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 1 (4) dalam UU ini, yang dimaksud perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
“Pasal ini menempatkan pendidikan sama dengan aktivitas industri dan ekonomi alias komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan. Hal ini bisa berdampak pendidikan berbiaya mahal sehingga tidak bisa terjangkau oleh masyarakat terutama masyarakat miskin. Apalagi selama ini pemerintah abai terhadap tarif batas atas biaya pendidikan satuan pendidikan swasta.” Imbuh Bambang.
Dikatakan Bambang, hal ini bertentangan dengan UUD 1945 yang memberikan ketentuan bahwa, tanggung jawab utama pendidikan ada di negara. Pemerintah harusnya hadir dalam meningkatkan jumlah sekolah negeri dan/atau memberikan bantuan kepada satuan pendidikan swasta agar biaya pendidikan terjangkau masyarakat, khususnya warga miskin.
Senator asal Jawa Tengah ini kawatir dimasa yang akan datang masyarakat bersaing ketat memasukan anak-anaknya ke sekolah negeri tetapi quotanya terbatas, sementara sebagian sekolah swasta berbayar.
“UU Ciptakerja pasal pendidikan ini bisa membuka peluang pendidikan semakin mahal dan komersil. UU ini menjadikan Pendidikan Nasional sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa perlindungan Pemerintah,” tegasnya. (Dea/bis)