Beranda Nasional DKPP RI Minta Pemerintah dan KPU Sanksi Tegas Peserta Pemilu Langgar...

DKPP RI Minta Pemerintah dan KPU Sanksi Tegas Peserta Pemilu Langgar Protokol Kesehatan

19
BERBINCANG : Anggota DKPP RI, Alfitra Salamm saat berbincang dengan awak media di acara Ngetren Media : Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media, di Alana Hotel Solo, Jumat (18/9) petang. Foto : Ade Ujianingsih/Jateng Pos

JATENGPOS.CO.ID, SOLO – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI meminta pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindak tegas peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang terbukti melanggar protokol kesehatan dalam tahapan pemilu selanjutnya. Hal tersebut berkaca saat pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal calon yang banyak memunculkan kerumunan massa.

Anggota DKPP RI, Alfitra Salamm, mengatakan, pemerintah dan KPU harus benar-benar berkomitmen menegakkan disiplin protokol kesehatan jika tidak ingin muncul klaster pilkada. Dimana hal tersebut dipercaya akan membuat desakan masyarakat agar pilkada ditunda semakin menguat.

“Tahapan coklit kemarin kami apresiasi KPU dan Bawaslu beserta jajaran yang bisa melaksanakannya dengan baik tanpa adanya petugas yang terpapar. Namun saat tahapan pendaftaran kemarin kami mendapati banyak muncul kerumunan massa pendukung calon di depan kantor KPU di daerah. Ini yang harusnya jadi perhatian, jangan sampai kerumunan yang sama terulang saat tahapan penetapan, pengundian nomor urut, masa kampanye hingga pemungutan suara. Saya berharap ada sanksi tegas agar tidak muncul klaster baru,” ujarnya kepada media saat acara Ngetren Media : Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media, di Alana Hotel Solo, Jumat (18/9) petang.

Sebab jika nantinya ada lonjakan kasus positif COVID-19, apalagi sampai muncul kluster pilkada, maka tak menutup kemungkinan pelaksanaan Pilkada benar-benar ditunda karena makin banyaknya masyarakat yang mendesak hal tersebut.

Ia memaparkan, saat ini saja DKPP RI sudah menerima sekitar 300 petisi dari masyarakat terkait penundaan pilkada serentak yang akan diadakan 9 Desember mendatang karena kondisi Covid-19 yang makin melonjak beberapa waktu terakhir. Ditambah mulai banyaknya penyelenggara pemilu yang terkonfirmasi terpapar Virus Corona. Sehingga kekhawatiran masyarakat akan penyelenggaraan pilkada makin meningkat.

“Petisi penundaan pilkada serentak tahun ini terus mengalir di DKPP. Kami terima semua petisi yang datang dari masyarakat. Dan bisa saja jumlahnya akan terus bertambah hingga mencapai klimaks jika pemerintah, DPR maupun KPU tidak menegakkan sanksi tegas pelanggaran protokol kesehatan. Karena selama ini kami lihat dari penyelenggaranya sudah patuh, tapi dari pesertanya belum. Terbukti masih adanya kerumunan massa yang muncul,” tandasnya.

Di sisi lain, diakui Alfitra, penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 bisa saja dilakukan jika kondisi pandemi COVID-19 tidak menunjukkan penurunan. Namun, penundaan hanya untuk tahapan pemungutan suara atau pencoblosan.

“Untuk tahapan pilkada lainnya tetap dilakukan sesuai jadwal yang sudah direncanakan. Hanya tahapan pencoblosan saja yang ditunda. Tapi sampai saat ini kan belum ada sinyal ke sana. Jadi yang utama saat ini ya bagaimana mengoptimalkan penerapan protokol kesehatan,” ujarnya. (Jay/bis/rit)