Beranda Jateng Pantura Timur DPRD Soroti Tajam Penggunaan SKTM pada PPDB SMA/SMK

DPRD Soroti Tajam Penggunaan SKTM pada PPDB SMA/SMK

BERBAGI
Susanto Budi Sestyo ketua DPD PKS Blora

JATENGPOS.CO.ID, BLORA – Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk SMA dan SMK di Kabupaten Blora di sorot tajam oleh Santoso Budi Susetyo politisi dari PKS. Menurutnya, awalnya sistem zonasi ini niatnya baik, untuk pemerataan agar tidak tercipta namanya sekolah favorit.

Akan tetapi, di pertengahan jalan banyak orangtua yang melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk menyiasati agar anaknya diterima di sekolah itu.
“Fenomena yang terjadi, SKTM tersebut justru disalahgunakan,” kata Budi, Minggu (8/7).
Oleh sebab itu, Budi anggota DPRD dari komisi D sangat tidak setuju penarapan sistem zonasi mutlak.
“Tidak sepakat pemberlakuan sistem zonasi mutlak karena hasil UN siswa seolah-olah  tidak dihargai dalam hal memilih sekolah,” tandasnya.
Namun demikian, pihaknya mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Terkait hal itu, dirinya berpendapat masih ada solusi alternatif supaya lebih berkeadilan. “Pembobotan nilai UN berbasis zona dan dengan sistem kuota, Misalnya jalur zonasi 50% jalur nilai 50%,” paparnya.
Dengan penerapan seperti itu, maka nilai yang diperoleh anak saat UN dihargai.
Budi yang juga ketua DPD PKS, mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora sebagai pemangku kebijakan. “Serta mendorong untuk pro aktif. Minimal memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah terkait dinamika yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Budi menyataka, bahwa persolan itu sudah disampaikan kepada FPKS DPRD Propinsi. “Saya juga sudah menyamapaikan aspirasi ini kepada FPKS propinsi Jateng,” ungkapnya.
Dirinya berharap, dalam dunia pendidikan seperti sekarang ini, masyarakat bisa mendapatkan hak secara berkeadilan.
“Semoga masyarakat selalu mendapatkan hak pendidikan yang berkualitas. Tanpa ada pro kontra serta tidak meninggalkan prinsip-prinsip keadilan,” pungkas Budi.
Untuk diketahui, dengan diterapkan sistem zonasi , terdapat satu jurusan di salah satu SMK favorit di Blora yang keseluruhan siswanya diterima dengan melampirkan SKTM. Adanya fenomena tersebut, Bupati Blora Joko Nugroho juga menginstruksikan agar panitia PPDB melakukan verifikasi data kelapangan. Bahkan munculnya fenomena SKTM, ada salah satu orangtua murid yang melaporkan dugaan pemalsuan data ke Polres Blora. (hfd/feb)
BERBAGI