Beranda Jateng Solo Drainase Problem Utama Jalan, Komisi D Minta Gorong-gorong Diperbaiki

Drainase Problem Utama Jalan, Komisi D Minta Gorong-gorong Diperbaiki

98
Komisi D DPRD Jateng saat melakukan pantauan gorong-gorong dan jembatan di Kabupaten Sragen, Jumat (12/4). (dok.humas dprd jateng)

JATENGPOS.CO.ID, SRAGEN – Sejumlah gorong-gorong dan jembatan milik Pemprov Jateng perlu segera perbaikan dan pelebaran. Pasalnya, salah satu problem utama jalan di Jateng adalah persoalan drainase yang tidak tertangani dengan baik.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso saat melakukan pemantauan paket rehabilitasi jembatan Senggorong II, gorong-gorong Ngandong, dan gorong-gorong Candian Barong di Kabupaten Sragen.

Dimana rombongan komisi D mendapati banyak jembatan dan gorong-gorong yang perlu segera dibenahi, terutama harus dilakukan pelebaran.

“Gorong-gorong dan jembatan yang ada di lajur jalan provinsi harus segera diperbaiki. Mengingat, problem utama jalan yang ada di Jateng adalah persoalan drainase. Kalau tidak segera diperbaiki, jalan pun akan cepat rusak,”ungkapnya, kemarin.

Hadi juga menyampaikan, perbaikan itu juga mengacu Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Standarisasi Jalan Provinsi. Semua harus disesuaikan dengan perda agar sesuai standar. Standar jalan provinsi sesuai perda adalah 7 meter.

“Makanya, gorong-gorong dan jembatan yang masih sempit, diusahakan dilebarkan. Nanti, arahannya badan jalan tujuh meter, itu ada di pergub,” jelas Anggota Fraksi PKS DPRD Jateng itu.

Mengenai pantauan pekerjaan rehabitalisasi, Hadi memberi catatan mengenai keterlambatan pengerjaan. Salah satu permasalahan yang mendasarinya adalah munculnya rekanan pihak ketiga dari luar Jateng.

“Meskipun pekerjaan masuk dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP), namun harus tetap memperhatikan aspek kualitasnya,”ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kasi Wilayah Sragen dan Blora Dinas Bina Marga Jateng Sihono menyampaikan paket rehabilitasi tersebut merupakan pekerjaan pada 2018 yang dikerjakan PT Sinar Cemerlang dari Ciamis.

Dalam pengerjaan waktu molor, kendalanya karena rekanan dari Ciamis sehingga koordinasi komunikasi menjadi tidak lancar.

“Mengenai penanganan keterlambatan, kami pacu dan kami panggil- panggil terus. Kebetulan, ada teman dari rekanan yang membantu. Kalau tidak ada yang bantu, ya nggak selesai akan kita putus kontrak,” jelas Sihono. (adv/ahm)