Beranda Hukum & Kriminal Dugaan Pencabulan 5 Murid SD, Pemeriksaan Oknum Guru “S” Tunggu Bupati

Dugaan Pencabulan 5 Murid SD, Pemeriksaan Oknum Guru “S” Tunggu Bupati

BERBAGI
Endang Rukmiyati Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Foto:Dwi Fajar/Blora Pos

JATENGPOS.CO.ID. BLORA- Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum PNS guru olah raga berinisial S yang menimpa 5 murid SD di Kecamatan Sambong mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan Blora.

Sejak kasus tersebut mencuat Dinas Pendidikan (Diknas) menggandeng Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat untuk membentuk tim penanganan kasus.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora melalui Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Endang Rukmiyati menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan surat pembentukan tim pemeriksa ke BKD dan Inspektorat pada pertengahan April lalu. Nantinya SK penunjukkan petugas/tim penanganan kasus yang membuat Bupati Blora.

“SK untuk tim yang membuat Bupati tapi sampai saat ini SK nya belum turun. Minimal tim ada 3 orang,” ujar Endang saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/5).

Tim tersebut nantinya akan menangani kasus dan membuat Berita Acara Pemeriksaan.Jika guru yang bersangkutan terbukti bersalah,pihaknya akan memberi sangsi tegas sesuai PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Sanksinya ada sedang dan berat. Sangsi sedang meliputi penundaan kenaikan gaji berkala 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Sedangkan berat penurunan pangkat selama 3 tahun. Namun tidak sampai pemecatan,” ujarnya.

Lebih lanjut,Endang juga menegaskan,pihaknya tidak akan melindungi atau menutup-nutupi.Kalau salah sangsinya tegas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Mohon masyarakat untuk sabar. Kasus ini sudah ditangani yang berwenang. Kami tetap akan melakukan pembinaan terhadap guru tersebut,” tegasnya.

Beredar kabar, guru berinisial S tersebut akan dipindah di SD Bleboh Kecamatan Jiken, hal tersebut dibenarkan oleh Endang. “Itu salah satu alternatifnya. Karena berdasarkan surat pernyataan yang dibuat wali murid, guru yang bersangkutan harus pindah dari Kecamatan Sambong,” ujarnya.

Lebih lanjut, Endang juga sudah mewanti-wanti kepada Kepala UPT TK/SD dan pengawas yang nantinya ditempati oknum guru tersebut,agar memberi perhatian dan mengawasi oknum guru tersebut secara inten.

“Kami sudah memberi tahu ke UPT dan pengawas untuk memberi perhatian dan pengawasan kepada guru tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu anggota DPRD Blora Iffah Hermawatri menegaskan,guru tersebut harus tidak boleh mengajar. Bahkan kata dia, jika merujuk pada UU Perlindungan Anak, hal itu ada sangsi dan bisa dipidanakan.

“Kalo sanksi dari kedinasan sangsinya berat dan tidak boleh mengajar,” ujarnya saat ditemui di gedung DPRD Blora, Rabu (2/5). (jar/feb/muz)

BERBAGI