Beranda Semarang Ganjar Minta Pengguna SKTM Benar-benar Diverifikasi

Ganjar Minta Pengguna SKTM Benar-benar Diverifikasi

BERBAGI
Sejumlah calon siswa bersiap menyerahkan berkas-berkas kelengkapan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 untuk diverifikasi di SMA Negeri 1 Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (2/7) (foto:Antara)

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksikan pihak sekolah melakukan verifikasi surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang digunakan untuk mendaftar penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK tahun 2018.

“Banyak komplain yang masuk ke saya terkait SKTM, teman-teman di daerah banyak yang sudah lakukan verifikasi, tapi ada yang kurang serius, maka hari ini saya minta mereka full sehari lakukan verifikasi SKTM dan dilaporkan ke saya langsung,” kata Ganjar di Semarang, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Ganjar usai inspeksi mendadak ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pemuda, Kota Semarang.

Pada sidak tersebut, Ganjar sempat menghubungi langsung tiga kepala sekolah yang diketahui belum melakukan verifikasi SKTM hingga saat ini.

Kepada kepala sekolah SMA Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, SMK Negeri 2 Kabupaten Blora, dan SMK Negeri 1 Purwokerto, Ganjar memerintahkan agar memverifikasi SKTM hari ini juga dengan mengerahkan semua guru yang ada.

“Saya tegur keras kepala sekolah yang tidak lakukan verifikasi SKTM, kalau gak mau memverifikasi, berhenti saja jadi kepala sekolah, saya tegas saja dan menghargai kerja keras,” ujarnya.

Ganjar menjelaskan bahwa melalui PPDB 2018 ini masyarakat, khususnya orang tua, mendapat pembelajaran agar jangan mendidik anak untuk berbohong hanya karena ingin masuk atau diterima di sekolah tertentu.

“PPDB juga mendidik kami di birokrasi untuk bekerja profesional sehingga nanti bisa memberikan pelayanan terbaik,” katanya.

Ganjar menilai PPDB 2018 yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 dan mewajibkan setiap pemerintah provinsi menerima siswa tidak mampu minimum 20 persen itu secara sosiologis tidak aplikatif bagi masyarakat karena ada demoralisasi dengan menggunakan SKTM.

“Setelah ini saya pastikan saya bertemu dengan Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, red), sistem ini harus dirombak, tidak bisa seperti ini. Mungkin kedepan yang tidak mampu akan kita seleksi dengan jalur tersendiri dan harus ada syarat minimum prestasi,” ujarnya.

Ganjar mengaku akan terus memantau langsung verifikasi SKTM dan ada kemungkinan mengundur pengumuman siswa-siswi yang diterima melalui PPDB 2018.

“Kita akan cek dulu, kalau nanti yang harus diverifikasi banyak, kita pertimbangkan pengumuman diundur satu atau dua hari, biar mereka bekerja (melakukan verifikasi SKTM),” katanya. (hfd/ant)

BERBAGI