Beranda Nasional Hadi Diarak Akabri 1986, Komisi I DPR RI Setuju Jadi Panglima TNI

Hadi Diarak Akabri 1986, Komisi I DPR RI Setuju Jadi Panglima TNI

86
BERBAGI
Marsekal Hadi diarak Akabri 1986 usai disetujui DPR RI menjadi Panglima TNI menggantikan menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.Persetujuan Komisi I DPR RI akan segera dibawa ke sidang paripurna untuk disepakati sebagai keputusan DPR RI. Kemudian akan dilakukan pelantikan.

“Panglima TNI!” seru sahabat satu letting Hadi.

Sesampainya di depan eskalator, Hadi diturunkan. Hadi masih menerima ucapan selamat dan hangat peluk dari rekannya yang setia mengikuti uji kepatutan hingga selesai.

Kepada wartawan Hadi menyampaikan rasa syukurnya. “Syukur alhamdulillah berkat doa teman-teman semua,” ujar.

“Tanggapan dari saya, proses uji kelayakan yang dilaksanakan siang sampai sore hari ini (kemarin,red) sesuai dengan tahapan dari paparan visi-misi sampai menyampaikan kebijakan dan strategi, dilanjutkan pandangan fraksi-fraksi telah selesai,” jelas Hadi

Sementara itu dalam uji kepatutan dan kelayakan Marsekal Hadi Tjahjanto, menyoroti lima hal terkait fungsi dan peran TNI yang harus diperkuat. Kekuatan TNI, menurutnya, harus dioptimalkan menghadapi kondisi global saat ini.

Pertama, Marsekal Hadi menyoroti tatanan dunia baru akibat pengaruh kekuatan ekonomi baru, seperti China, Rusia, dan India. Disoroti juga gaya kepemimpinan baru negara superpower yang mengubah pola keamanan global.

“Kondisi tersebut semakin rumit dengan masuknya aktor-aktor non-negara yang mengusung kepentingan individu maupun kelompok dalam berbagai kemasan, mulai ideologi agama, suku, hingga murni motif ekonomi,” katanya.

Munculnya aktor non-negara dengan beragam motif menimbulkan instabilitas di sejumlah kawasan, seperti Timur Tengah, Irak, Suriah, dan di Asia dengan munculnya ISIS di Filipina, termasuk persoalan nuklir di Korea Utara.

“Berbagai hal tersebut telah menjadikan fungsi angkatan perang sebagai perang konvensional jika dibandingkan ancaman kontemporer dan kejahatan lintas negara,” kata Hadi.

Sorotan kedua terkait terorisme. Intensitas serangan teroris, menurut Hadi, semakin tinggi di semua negara, termasuk negara adidaya.

Terorisme, sambungnya, juga dijadikan alat pengkondisian wilayah, seperti di Suriah. Kondisi ini makin rumit karena arus globalisasi yang tidak terbendung lewat media sosial dan jaringan media internet lainnya.

“Kelompok teroris mampu dengan cepat menyebarkan pengaruh dan mengaktifkan sel tidur atau simpatisan di seluruh dunia demi mendukung kepentingannya,” tutur Hadi.

Ketiga, Hadi menyoroti cyber war yang menjadi ancaman serius untuk urusan keamanan nasional. Serangan siber atau dunia maya harus diantisipasi dalam fungsi pertahanan.

Keempat, sorotan terhadap kemajuan China dan stabilitas keamanan kawasan Laut China Selatan. “Kemajuan Tiongkok yang sangat cepat adalah suatu yang patut dicermati,” katanya.

Hadi menyoroti perkembangan cepat militer China yang membangun pangkalan udara di tiga wilayah. Pangkalan udara militer itu, disebut Hadi, memperkuat kemampuan China bila melakukan perang di kawasan Laut China Selatan.

Kelima, Marsekal Hadi menyoroti pertahanan di laut. Indonesia, menurutnya, bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan laut di wilayahnya, termasuk wilayah laut bebas yang berbatasan langsung dengan Indonesia.