Beranda Jateng Hastag #2019gantipresiden Hak Warga Negara

Hastag #2019gantipresiden Hak Warga Negara

93
BERBAGI
Relawan mendeklarasikan jargon hashtag #2019GANTIPRESIDEN di kawasan Monas Jakarta, Minggu (6/5). Para deklarator meminta kepada para relawan dan masyarakat pendukung untuk melakukan politik santun dengan tidak menyebarkan kebencian, kebohongan dalam penggunaan #2019GANTIPRESIDEN demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menganggap tanda pagar atau hastag #2019gantipresiden merupakan hak setiap warga negara.

“Hal itu, sangat konstitusional dan tidak ada masalah karena dilindungi Undang-Undang, terutama pada pasal 28,” ujarnya ditemui usai menghadiri rapat akbar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Sri Hartini-Setia Budi Wibowo di Lapangan Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Minggu.

Ternyata, kata dia, masyarakat lebih memberikan respons.

Menurut dia hal itu tidak perlu ditakutkan karena mereka juga bisa melakukan aksi tandingan.

Terkait informasi untuk meminta penghapusan hastag #2019gantipresiden, kata dia, tidak benar karena hal itu merupakan hak warga negara dan tidak ada kekuatan yang boleh melarang karena tidak melanggar konstitusi.

Kalaupun ada upaya menghapusnya, dia menduga karena kekhawatiran dari lingkaran kekuasaan.

Pada kesempatan tersebut, dia juga mempermasalahkan kehadiran oknum Brimob membawa senjata laras panjang ke kantor DPC Partai Gerindra Semarang beberapa waktu lalu.

Hal itu, kata dia, tidak boleh, terkecuali ada hal-hal tertentu dengan membawa surat.

“Kami akan mempersoalkannya karena itu bisa masuk kategori persekusi terhadap partai,” ujarnya.

Rapat akbar Kehadiran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Sri Hartini-Setia Budi Wibowo di Kudus tidak hanya dihadiri Fadli Zon, karena ada pula musisi dan penyanyi Ahmad Dhani yang juga menghibur warga Kudus dengan satu lagu berjudul “Madu Tiga” yang langsung disambut riuh para simpatisan Hartini-Bowo dari kader Partai Gerindra, PKS maupun PBB. (drh/ant)