Jateng Harus Lebih Serius Tangani Covid-19

AWAS CORONA: Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso saat melakukan sosialisasi tentang virus Corona atau Covid-19 di Wonogiri. Tampak Hadi memakai Alat Pelindung Diri (APD). (Foto:dok humas dprd jateng)

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Lima minggu pelaksanaan social distancing, atau menjaga jarak di Jawa Tengah ternyata masih menunjukkan kenaikan penderita Corona atau Covid -19. Diperlukan penanganan lebih serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengan untuk menanggulani Covid-19.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Jateng dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Hadi Santoso, Senin (6/4) kemarin.

“Masih diperlukan penangan lebih serius dari Pemprov Jateng untuk penangan Covid-19 di Jawa Tengah,”ungkapnya.

Menurutnya, saat ini cukup besar penderita positif Covid-19 yang memiliki riwayat perjalanan dari daerah lain terdampak. Sehingga kebijakan screaning pendatang dari luar daerah perlu ditingkatkan.

Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) trayek Jabodetabek – Jawa Tengah perlu dihentikan sementara. Ini setelah melihat tingginya aktifitas pemudik di terminal Baturetno Wonogiri.

Wakil Ketua Komisi D
DPRD Jateng,
Hadi Santoso

”Kami berharap Dishub segera berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungunan untuk penghentian sementara AKAP dan bus pariwisata dari dan ke Jabodetabek, untuk memastikan penanganan Corona di Jateng terkendali,”ungkap Hadi Santoso, kemarin.

Kebijakan penghentian sementara ini diperlukan guna lebih mengontrol kedatangan para pekerja migran ke Jawa Tengah,

Menurut Wakil Ketua Komisi D ini lonjakan penumpang sudah terlihat di semua terminal di Jawa Tengah dan berdampak pada masyarakat di desa yang jauh dari sarana prasarana kesehatan.

Saat ini tercatat lebih dari 500 bus dan puluhan kereta yang setiap hari memasuki Jawa Tengah dari Jabodetabek, ada 24 terminal tipe B, 21 terminal tipe A, 9 stasiun kereta api yang berada diwilayah Jawa Tengah dengan tidak kurang dari 2.943 Armada AKAP yang meluar masuk.

Hadi juga menyambut baik kebijakan penghapusan mudik gratis sebanyak 746 bus dari pemerintah, serta pemberhentian sementara operasi kereta yang berasal dari Jakarta ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.

”Ini pilihan paling realistis, pembatasan dan pengawasan dari pull keberangkatan dan kedatangan, serta kawasan perbatasan, semua harus kita lakukan untuk kebaikan bersama, ” pungkasnya.

Selain itu masih terdengar keluhan APD dari tenaga medis baik yang berstatus PNS maupun swasta. Ini menurutnya memerlukan gerak cepat pemerintah untuk pemenuhan total APD bagi tenaga medis yang ada di Jawa Tengah.

Disamping itu masih terjadinya kerumunan masyarakat terutama di pusat perbelanjaan. Pemerintah hendaknya membuat satgas sosial distansing untuk mengingatkan tentang tatacara sosial distansing dipusat keramaian.

“Belum meratanya pemahaman tentang social distancing, terlihat dari beragamnya pemahaman tentang Covid 19.i Pemerintah perlu menjelaskan melalui Iklan layanan masyarakat melalui media massa, banner, baliho yang saat ini dimiliki,”ujarnya.

Sekarang ini masyarakat terdampat secara ekonomi sudah semakin banyak. Pemerintah segera memberikan bantuan untuk masyarkat terdampak..

“Beberapa komoditas pangan misalnya gula pasir, jahe, minyak goreng sudah menghilang dari pasaran dan harga naik signifikan. “Pemerintah diminta segera melakukan operasi pasar untuk komoditas tersebut,”tukasnya.

Sementara itu Pemprov Jawa Tengah memperbarui data kasus virus Corona. Tercatat hingga Snin (6/4) pukul 14.57 WIB terdapat total 120 kasus positif virus Corona di Jawa tengah.

Dari 120 kasus positif virus Corona terdapat 18 orang meninggal dunia, 14 orang sembuh, dan 88 orang masih dirawat.

Selain itu terdapat 457 pasien dalam pengawasan (PDP) yang masih dirawat di rumah sakit. Sedangkan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) virus Corona di Jateng tercatat 15.003 orang. (adv/udi)