Beranda Semarang Jateng Lakukan Mitigasi Bencana Alam

Jateng Lakukan Mitigasi Bencana Alam

Hanya Dua Daerah tidak Rawan Bencana

BERBAGI
DISKUSI KEBENCANAAN: (dari kiri) Sekretaris Komisi E Abdul Hamid, Ketua Studi Kebencanaan Unnes Ananto Aji dan Kalahar BPBD Jateng Sarwa Pramana dalam Prime Topic DPRD Jateng dengan tajuk “Mitigasi Bencana Alam” di Quest Hotel, Semarang, Senin (15/1).
DISKUSI KEBENCANAAN: (dari kiri) Sekretaris Komisi E Abdul Hamid, Ketua Studi Kebencanaan Unnes Ananto Aji dan Kalahar BPBD Jateng Sarwa Pramana dalam Prime Topic DPRD Jateng dengan tajuk “Mitigasi Bencana Alam” di Quest Hotel, Semarang, Senin (15/1).

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Mitigasi bencana sangatlah penting bagi daerah. Dalam mitigasi itu secara menyeluruh menjadi sebuah konsep mulai dari latihan, membentuk forum kebencanaan, pemetaan, penanganan sampai pada proses setelah terjadi bencana.

Hal itu diungkapkan Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng Sarwa Pramana saat menjadi narasumber dalam Prime Topic DPRD Jateng, Senin (15/1).

Tampil sebagai pembicara selain Sarwa Pramana adalah, Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid dan Ketua Pusat Studi Bencana Universitas Negeri Semarang (Unnes) Ananto Aji.

Dijelaskan Sarwa, semua daerah memiliki karakteristik kebencanaan alam berbeda. Karena itulah dalam proses mitigasi pun beberapa daerah beda dalam penanganannya.

“Kebencanaan di wilayah utara dan selatan itu beda. Wilayah utara lebih didominasi banjir dan rob. Sedangkan wilayah selatan, lebih didominasi dengan tanah longsor. Dengan kondisi itu penanganannya beda-beda,” ungkap dia.

Daerah-daerah yang telah dipetakan masuk rawan bencana telah dilakukan segala upaya, termasuk salah satunya membuat program desa tangguh bencana. Di tempat itulah, masyarakat setempat diajarkan dari pencegahan sampai pada penindakan.

Dengan kepeloporan itulah, Sarwa melanjutkan Jawa Tengah adalah provinsi tangguh bencana pertama di Indonesia. Gubernur menerapkan pola penanggulangan bencana alam secara sinergis dengan melibatkan semua pihak terkait. Bila terjadi bencana alam, bukan hanya BPBD yang bergerak, tetapi juga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) provinsi dan kabupaten/kota, kepolisian, TNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan komponen masyarakat lainnya.

Salah satu regulasi yang dijadikan percontohan nasional adalah penanggulangan bencana dengan pendekatan kewilayahan. Yakni, bila terjadi bencana di satu kabupaten, kabupaten-kabupaten terdekat harus segara memberikan bantuan baik berupa personel maupun logistik.

“Ini satu-satunya di Indonesia,” tegasnya.

Abdul Hamid mengapresiasi langkah yang dilakukan BPBD Jateng. Setiap ada peristiwa bencana alam, BPBD yang ada di masing-masing daerah selalu tanggap dan sigap dalam penanganannya.

“Belum ada keluhan atau laporan soal penanganan masyarakat yang terkena bencana. Prosesnya cepat, termasuk semua daerah sekitar sigap dalam membantu,” ucap politikus PKB itu.

Ananto Aji menjelaskan, sepatutnya desa tangguh bencana lebih digalakkan. Dengan demikian, proses penanganannya bisa cepat dan tepat. Tangguh bencana yang dimaksud itu, supaya masyarakat setempat menyadari daerah yang ditinggalinya rawan bencana. Mereka tentunya akan membentuk kelompok-kelompok serta tata penanganan seperti di wilayah Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang.(adv/udi)