Beranda Semarang Kasus Zeus Karaoke, Kasat Reskrim Dilaporkan ke Propam Polda

Kasus Zeus Karaoke, Kasat Reskrim Dilaporkan ke Propam Polda

116
BERBAGI
Pengusaha Jeffry Fransiskus tampak menunjukkan data-data laporannya ke Propam Polda Jateng pada Senin (6/8). (Ist)

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Kasus laporan dugaan penipuan, pengemplangan pajak dan prostitusi di Zeus Executive Karaoke Jalan Sultan Agung Semarang berbuntut panjang. Pelapor Jeffry Fransiskus melaporkan Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim Polrestabes Semarang ke Propam Polda Jateng, pada Senin (6/8).

Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim Polrestabes Semarang diduga telah berpihak kepada bos Zeus Karaoke, Thomas. Pasalnya, hingga kini tidak ada tindak lanjut kasus penipuan, pengemplangan pajak dan prostitusi di Zeus Executive Karaoke yang dilaporkannya pada 7 Juli 2018 lalu.

Dalam pengaduan yang dibuatnya, Jeffry menjelaskan kasus dugaan penipuan, pengengplangan pajak dan prostitusi yang menimpa dirinya.

“Dalam SP2HP yang saya terima, kasus prostitusi sudah masuk ke penyidikan dan penyidik sudah memeriksa sedikitnya 13 saksi. Bahkan ada dua orang saksi yang menyatakan, Thomas, sebagai pemilik Karaoke Zeus,” ujar Jefry saat ditemui di Polda Jateng, kemarin.

Namun lanjut Jeffry, setelah lebih dari satu bulan sejak kasus tersebut dilaporkan, hingga saat ini tidak ada perkembangan apapun. Bahkan terkesan proses penyidikan diperlambat. Polisi juga sengaja membiarkan Zeus Executive Karaoke tetap beroperasi hingga sekarang.

Jeffry juga menyampaikan menurut Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, jika ada penjualan perempuan hingga saat ini akan dicatat untuk sebagai bukti tambahan.

“Polisi sudah memeriksa saksi-saksi, polisi juga sudah menyita barang bukti adanya prostitusi di Zeus berupa nota pembayaran. Bahkan polisi juga sudah memeriksa wanita atau nonanya. Tapi sampai sekarang polisi tidak menetapkan tersangka dan terkesan sengaja tidak melanjutkan kasus tersebut, buktinya polisi tidak memberikan garis polisi di lokasi,”papar Jeffry.

Saat dirinya menanyakan kepada Kanit PPA, Dahyta hanya menjawab untuk menanyakan langsung ke Kasat Reskrim AKBP Fahmi Arifianto. Dan ketika ditanyakan ke Kasat Reskrim AKBP Fahmi Arifianto justru mencengangkan. Disampaikan kasus tersebut belum bisa diproses dengan baik, karena tidak ada pengakuan dari terlapor.

“Padahal dari barang bukti, tanpa ada pengakuan sekalipun menurut Pasal 184 KUHAP sudah cukup, namun semua itu tetap yang menentukan bersalah atau tidak itu bukan polisi tapi pengadilan, karena hakim adalah wakil Tuhan di bumi,”tandas Jeffry lagi.

Bukti lainnya, lanjut Jeffry, ada 2 saksi yang merubah keterangan karena pada waktu BAP kedua di Mapolrestabes saksi ditekan oleh pengacara.

“Tugas pengacara kan memberitahukan hak dan kewajiban klienya, bukan mempengaruhi para saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar. Mestinya, pengacara ini bisa ditangkap karena menghalangi penyidikan kepolisian. Pada waktu dimintai keterangan pertama di lokasi Zeus di room karoake, saksi-saksi sudah mengaku semua namun yang kedua diatur oleh pengacara. Apakah bukti tersebut kurang cukup,” tandas Jeffry.

Jeffry juga mengaku selama kasus ditangani oleh penyidik Polrestabes, ia sebagai pelapor dibuat tidak nyaman. Pasalnya penyidik menekan dirinya bahkan diancam akan dipidanakan.

“Inilah alasan saya melaporkan persoalan ini ke Propam Polda,”katanya.

Menjawab ancaman tersebut, Jeffry juga sudah menyampaikan penyidik untuk menjadikan dirinya tersangka bersama dengan empat pemilik saham Zeus Executive Karaoke lainnya. Disamping itu juga mencekal Thomas yang warga Korea, supaya tidak melarikan diri.

“Karena semua nanti dibuktikan di pengadilan kalau saya menerima hasil kejahatan Zeus. Saya sudah tulis semua yang saya alami, saya ketahui dan saya lihat dari awal kejadian tanggal 7 Juli 2018 dalam laporan saya ke Propam,” tambahnya.

Jeffry juga menunjukkan bukti beberapa percakapan dirinya dengan Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim Polrestabes Semarang yang menangani kasus itu.

“Dugaan keperpihakan penyidik sangat kuat. Semua biar diselidiki oleh Propam. Biarkan Propam dalam fungsi pengawasanya bekerja dulu. Saya sebagai pelapor hanya menunggu hasil. Jika perkara yang saya adukan tidak menemukan titik terang baik dari Polrestabes maupun Propam Polda Jateng, maka saya punya hak untuk melanjutkan aduan saya ke jenjang yang lebih tinggi. Jika masih tidak ada jawaban saya kirim surat ke Tuhan,”paparnya.

“Seharusnya polisi atau pihak berwenang dalam menyikapi kasus tidak perlu melihat siapa asal usul pihak pelapor, sekalipun pelapor seorang tukang becak, polisi harus bisa menuntaskan masalahnya,”tambahnya.

Jeffry menyampaikan bahwa langkah lapor ke Propam bukan ingin memperkeruh keadaan. Tapi sebagai warga masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan dalam hukum dan untuk mengingatkan kepada penegak hukum untuk profesional dalam menangani laporan masyarakat.

“Polisi itu kan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan cepat dan tepat serta transparan dalam menegakkan hukum, bukan membela yang salah dan menyalahkan yang benar, itu pointnya,” pungkas Jeffry.

Sementara itu Dewan Penasihat Indonesia Police Watch (IPW) Mahfudz Ali mengatakan, kalau dugaan keperpihakan itu sudah ada bukti-bukti dan menurut keyakinan pelapor penyidik melakukan tindak pidana dan keperpihakan kepada terlapor, untuk dilaporkan ke Propam. Sebab ada kode etik dalam penanganan kasus.

“Kalau kasus sudah ditingkatkan ke penyidikan, itu artinya polisi sudah mengantongi barang bukti dan pengakuan itu salah satunya. Bahkan tanpa pengakuan tersangka tapi polisi mengantongi barang bukti dan saksi-saksi, polisi harus melimpahkan kasus itu ke pengadilan,” ujar Mahfudz Ali.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Fahmi Arifianto saat dikonfirmasi tidak mau menjawab. Ia hanya menyatakan “Konfirmasi saja langsung ke Kapolrestabes,”tukasnya dan langsung mematikan ponselnya,

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Abiyoso Seno Aji saat dikonfirmasi menegaskan biar proses penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

“Bila ada yang tidak profesional dan proporsional tentu juga akan terbuka nantinya. Saya berharap dari Propam Polda untuk secepatnya menindaklanjuti laporan dimaksud. Sehingga akan membuat terang semua persoalan dan penanganan yang terjadi. Apakah saya yang tidak profesional ?. Ataukah jajaran saya yang tidak profesional ?. Biarlah nanti dari Propam yang akan memutuskan,”tegasnya.(fid/udi)

BERBAGI