Beranda Jateng Kemenkominfo Sosialisasikan Pencegahan Perkawinan Usia Anak Melalui Wayang Kulit

Kemenkominfo Sosialisasikan Pencegahan Perkawinan Usia Anak Melalui Wayang Kulit

142
SOSIALISASI : Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kemenkominfo) RI menggelar sosialisasi melalui media tradisional wayang kulit, Jumat malam (14/2/). Foto : ist

JATENGPOS.CO.ID, BOYOLALI– Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia mendapat atensi tersendiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Guna menekan angka perkawinan usia dini dan mencegah dampak luasnya, termasuk stunting, Kemenkominfo mulai terjun ke daerah untuk menggencarkan sosialisasi.

Salah satunya di Kabupaten Boyolali. Kabupaten berjuluk Kota Susu ini selama ini juga identik dengan tingginya kasus perkawinan anak usia dini atau di bawah 18 tahun.

Terkait fenomena itu, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kemenkominfo) RI menggelar sosialisasi melalui media tradisional wayang kulit, Jumat malam (14/2/).

Sosialisasi digelar dengan tema Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Usia Anak dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting.

Sosialisasi dengan wayang kulit menghadirkan Dalang Ki Warseno Slenk itu digelar di halaman Pedepokan Aji Tirto Wening Pengging, Dukuh Karangkulon, Desa Cangkringan, Kecamatan Banyudono, Boyolali.

Dalam sambutannya, Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkominfo, Wiryanta mengatakan sosialisasi pencegahan perkawinan anak sangat penting. Sebab saat ini angka perkawinan anak terbilang cukup tinggi.

“Sebanyak 30,5 persen atau 79,6 juta jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2017 berusia 0 – 17 tahun. Sedangkan angka perkawinan sebelum usia 18 tahun di Indonesia pada tahun 2018 diperkirakan berjumlah 1.220.900 atau 1,2 juta alias 11,2%. Dan angka itu menempatkan Indonesia peringkat ke 8 dunia untuk perkawinan anak,” papar Wiryanta membacakan sambutan dari Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Prof. Dr. Widodo Muktiyo.

Wiryanta menguraikan perkawinan anak usia dini harus dicegah. Sebab berdampak buruk terhadap segala lini. Selain itu, perkawinan anak juga melanggar hak-hak anak dan pelanggaran HAM.

“Setiap anak wajib mendapatkan perlindungan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002. Lalu perkawinan anak merupakan pelanggaran hak anak, yang berarti juga pelanggaran HAM. Perkawinan anak juga menghambat IPM dan SDGs,” terang Wiryanta.

Ia menguraikan ada banyak faktor penyebab Perkawinan Anak mulai dari Norma dan Budaya, Akses terhadap pendidikan, Status Sosial Ekonomi, Faktor Geografis, Intepretasi Agama, Persepsi Perkawinan hingga Isu Gender.

Sementara, dampak negatif dari perkawinan anak juga sangat buruk. Di antaranya, dapat menimbulkan depresi berat, neoritis depresi, timbul konflik berujung perceraian sehingga banyak anak terlantar.

Lantas, anak memicu munculnya pekerja anak, dampak psikologi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, meningkatkan angka kematian anak, pendidikan menjadi terhambat.

“Lalu bisa memicu perilaku seksual menyimpang, dapat menyebabkan penyakit HIV, kanker leher rahim dan bisa memicu peningkatan angka stunting,” terangnya.

Terkait stunting, Wiryanta menyampaikan bahwa tahun 2030 ada bonus demografi di Indonesia dan salah satu persoalan yang harus ditekan adalah kasus stunting atau kekurangan gizi pada anak.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, saat ini 30,8 persen atau sekitar 3 dari 10 anak Indonesia mengalami stunting.(ars/biz/rit)