Beranda Jateng Komisi E Pantau Pelaksanaan UMK di Pekalongan

Komisi E Pantau Pelaksanaan UMK di Pekalongan

219
Rombongan Komisi E DPRD Prov Jawa Tengah memantau pelaksanaan UMK di abrik sigaret PT Urip Sugiharto Kota Pekalongan, Selasa (19/2/2019) (dok DPRD Prov Jateng)

JATENGPOS.CO.ID, Pekalongan — Komisi E DPRD Jateng berkunjung ke pabrik sigaret PT Urip Sugiharto Kota Pekalongan, Selasa (19/2/2019), untuk memantau pelaksanaan upah minimum kota (UMK). Saat bertemu dengan jajaran manajemen perusahaan, Anggota Komisi E DPRD Jateng Adi Rustanto mengatakan sudah seharusnya semua perusahaan menerapkan UMK sesuai dengan aturan upah minimum provinsi (UMP) Jateng 2019.

“Dengan menerapkan dan melaksanakan UMK yang sesuai dengan keputusan gubernur, maka setiap perusahaan bisa memperhatikan kesejahteraan tenaga kerjanya,” kata Politikus PDI Perjuangan itu.

Menanggapi hal itu, Manager Operasional PT Urip Sugiharto Kota Pekalongan Karsono mengaku pihaknya sudah melaksanakan UMK 2019 sebesar Rp 2.916.922. Selain itu, para tenaga kerja sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ditambah Hak Cuti dan Tunjangan Hari Raya (THR).

“Total tenaga kerja sebanyak 927 orang, paling banyak perempuan. Disini, kami sudah melaksanakan UMK, termasuk hak-hak pekerja,” ungkap Harsono.

Sebagai informasi tambahan, ia mengatakan PT Urip Sugiharto Kota Pekalongan merupakan mitra dari pabrik rokok terbesar Indonesia yakni PT HM Sampoerna. Dengan kondisi itu, kata dia, sudah selayaknya pihak manajemen lebih memperhatikan tingkat kesejahteraan para tenaga kerja, termasuk pelayanan kesehatannya. “Pabrik disini merupakan salah satu dari 38 mitra Sampoerna yang ada di Jateng dan Jatim,” jelasnya.

Sementara, Asisten Pembangunan Setda Kota Pekalongan Sri Wahyuni mengaku sangat apresiatif dengan kedatangan Komisi E ke pabrik sigaret yang memantau pelaksanaan UMK. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jateng Nomor 560/68/2018 tentang Upah Minimum Jateng 2019, besaran UMK di Kota Pekalongan Rp 1,906.922, yang merupakan peringkat ketujuh Jateng.

“Sampai sekarang, tidak ada penangguhan UMK untuk tenaga kerja di Kota Pekalongan,” kata Sri. (adv/udi)