Beranda Headline KPU Bantah Bancaan Dana Iklan Pilgub Jateng

KPU Bantah Bancaan Dana Iklan Pilgub Jateng

BERBAGI

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG –Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng membantah telah bancaan dana iklan Pilgub Jateng 2018. Mereka juga menyatakan bahwa pemuatan iklan tidak berdasarkan kedekatan pimpinan KPU.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo mengklarifikasi pemberitaan di Jateng Pos pada tanggal 9 Juli 2018. “Dana iklan menjadi bancaan KPU adalah tidak benar. Pemuatan iklan berdasarkan kedekatan pimpinan, hal tersebut juga tidak benar,”ungkkap Joko Purnomo, kemarin.

Menurutnya, terkait dengan iklan Pilgub Jateng 2018, KPU Jateng telah melakukan lelang dengan metode lelang cepat dari tanggal 31 Mei sampao 6 Juni 2018.

“Dalam rentang waktu penayangan iklan tersebut, khusus untuk media cetak dan online sampai sampai batas akhir tidak ada agency yang memasukkan penawaran, sehingga terjadi gagal lelang,”paparnya.

Sebagaimana pernah diberitakan online/ Jateng Pos cetak pada tanggal 9 dan 10, kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng untuk menggelar Pilgub Jateng 2018 patut dipertanyakan. Setelah beberapa waktu lalu bermasalah dengan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak segera dipasang, KPU kembali gagal lelang iklan kampanye dan sosialisasi di media cetak.

Kegagalan lelang iklan kampanye di media cetak yang anggarannya mencapai Rp 1,4 miliar itu diungkapkan langsung Ketua Pokja II Unit Layanan Pengadaan (ULP) KPU Jateng, Suryanto. “Kita gagal lelang untuk iklan kampanye dan sosialisasi Pilgub Jateng di media cetak,”ungkap Suryanto saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Sabtu (9/6).

Menyikapi kegagalan tersebut, menurut Suryanto pihaknya sudah mengumpulkan 5 media cetak di kantornya untuk dipasangi iklan kampanye dan sosialisasi Pilgub Jateng 2018.

Sehingga meski gagal lelang iklan kampanye dan sosialisasi di media cetak tersebut dipastikan akan tetap tayang sesuai jadwal tanggal 10-23 Juni 2018. Karena menggunakan sistem penunjukan langsung.

Menariknya, penunjukan langsung yang dilakukan diduga syarat dengan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Disampaikan dengan gamblang oleh Suryanto, pentuan media cetak yang digunakan adalah berdasarkan kedekatan pimpinan KPU Jateng.

“Penentuan media cetak yang digunakan (pemasangan iklan kampanye dan sosialisasi, red) adalah kedekatan pimpinan KPU,”tegas Suryanto tanpa menjelaskan siapa pimpinan KPU yang dimaksud.

Karuan saja, penjelasan Suryanto itu sangat mengejutkan sekali. Pasalnya, apa yang disampaikan tidak sesuai dengan penjelasan saat rapat koordinasi dengan media di kantor KPU Jateng pada tanggal 28 Mei 2018. Selain Suryanto hadir juga Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Jateng, Diana Ariyanti.

Suryanto saat itu menyampaikan anggaran iklan kampaye dan sosialisasi Pilgub Jateng 2018 untuk media cetak total Rp 1,4miliar. Asumsinya untuk 4 pasangan cagub/cawagub.

Karena di Pilgub Jateng hanya ada 2 pasangan calon, anggaran yang akan digunakan untuk media cetak hanya Rp 700 juta. Anggaran sebesar itu untuk 13 media cetak. Penayangannya selama 14 hari, mulai tanggal 10-23 Juni 2018. “Sesuai dengan rencana kerja anggaran (RKA) harus tayang 14 hari tanpa hendi,”kata Suryanto saat itu.

Pertanyaannya, kalau awalnya Suryanto menyampaikan anggaran itu untuk 13 media, tapi sekarang hanya untuk 5 media. Ada apa ini? Apakah benar yang disampaikan Suryanto dasarnya adalah media yang dekat dengan pimpinan KPU?.

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo ketika dikonfirmasi membantah pernyataan Suryanto. “Nggak ada itu. Siapa yang dekat dengan saya atau paling dekat, semua dekat. Kemudian masalah iklan, media apa saja saya tidak tahu sama sekali,”ujarnya.

Joko mengaku seingatnya laporan dari sekretaris karena gagal lelang harus ada langkah cepat untuk menanggulanginya.(udi)

BERBAGI