Pembelajaran PPKn identik dengan pembelajaran yang cenderung monoton dan membosankan materinya sehingga anak didik kurang antusias untuk mengikuti pembelajaran. Berdasarkan pada kurikulum 2013 Pendidikan kewargangaraan diberlakukan kembali dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, disingkat PPKn . PPKn merupakan perubahan dari mata pelajaran sebelumnya yaitu Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berdasar kurikulum 2006. Dinyatakan diberlakukan kembali, oleh karena nama PPKn sebelumnya sudah dikenal melalui kurikulum tahun 1994. Kondisi tersebut diatas penulis juga alami di SMP Negeri 1 Brati Kabupaten Grobogan. Penulis berharap perubahan nama menjadi PPKn akan membawa dampak yang nyata bagi kedisiplinan siswa.
Perubahan ini bukanlah sekedar perubahan nama, tetapi penulis gambarkan lebih tepat disebut sebagai penyempurnaan dari mata pelajaran PKn menjadi mata pelajaran PPKn dengan latar belakang sebagai berikut, pertama secara substansial PKn terkesan lebih dominan bermuatan ketatanegaraan sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat aksentuasi yang proporsional, kedua secara metodologis ada kecenderungan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan ranah sikap (afektif), ranah pengetahuan (kognitif), pengembangan ranah keterampilan (psikomotorik) belum dikembangkan secara optimal dan utuh (koheren).
Berlakunya kembali nama PPKn kurikulum 2013 yang diikuti dengan keluarnya buku pedoman, contoh silabus, contoh rencana pembelajaran, dan buku-buku teks untuk siswa. Buku teks tersebut disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimaksudkan sebagai sumber belajar siswa. Ada dua buku yang diterbitkan yakni buku teks untuk siswa sebaga sumber belajar dan buku pedoman bagi guru sebagai panduan bagi guru PPKn untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran.
PPKn sebagai pendidikan kewarganegaraan di Indonesia memiliki banyak fungsi yakni sebagai pendidikan kebangsaan, pendidikan karakter, pendidikan kesadaran hukum dan pendidikan politik (Sapriya, 2012). Dalam praktiknya ada keterkaitan yang sangat erat antara mata pelajaran PPKn sebagai pendidikan kewarganegaraan dengan muatan pendidikan karakter, sehingga muatan karakter dan pendidikan kewarganegaraan bukanlah kajian yang terpisah untuk diajarkan tetapi merupakan satu paket yang utuh untuk diajarkan.
Karakter merupakan ekspresi diri dalam bentuk tingkah laku atau perbuatan kemauan yang ditentukan dan sejak semula diarahkan kepada nilai-nilai tertentu (Surbakti, 2008:264). Untuk itu penulis sampaikan bahwa karakter merupakan nilai-nilai yang terpatri dalam diri kita melalui pendidikan, pengalaman, percobaan, pengorbanan, dan pengaruh lingkungan yang mempengaruhi kita secara langsung maupun tidak langsung dalam praktik pembelajaran di sekolah maupun dalam praktik nyata dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Secara akademik pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang tujuannya mengembangkan kemampuan siswa untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik itu, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pengamatan penulis dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terpadu dengan muatan karakter serta pembinaan yang dilakukan secara intensif contoh keteladanan karakter yang nyata dapat meningkatkan kedisiplinan siswa SMP Negeri 1 Brati. Pada akhirnya penulis berharap muatan pendidikan karakter betul-betul akan bisa membentuk siswa / generasi muda yang tangguh dan menjadi warga negara taat patuh pada hukum dan memiliki kedisplinan yang tinggi,
Prasetyo Edy Mulyono,S.Pd.M.Pd
Guru PPKn SMP Negeri 1 Brati
Kabupaten Grobogan
