Beranda Nasional MUI : Kerja Keras 10 Bulan Hancur

MUI : Kerja Keras 10 Bulan Hancur

10
Wasekjen MUI Nadjamuddin Ramly

JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan terjadinya kerumunan massa yang memperbesar risiko penularan Corona dan menyerukan kasus serupa tidak terulang.

Wasekjen MUI Nadjamuddin Ramly mengatakan, peristiwa kerumunan itu menghancurkan kerja keras semua pihak dalam 10 bulan terakhir.

“Kita sangat menyesalkan, kerja keras sepuluh bulan dihancurkan oleh kegiatan-kegiatan kerumunan dalam satu pekan terakhir,” kata Nadjamuddin dalam rapat bersama Satgas COVID-19 seperti disampaikan dalam keterangan tertulis, Senin (23/11).

Nadjamuddin tidak menyebut eksplisit “kerumunan dalam satu pekan terakhir” yang dimaksudnya.

Selain diikuti unsur Satgas berbagai daerah, rapat ini diikuti BPBD, unsur TNI/Polri dan Dinas Kesehatan, utamanya yang ada di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Rapat rutin setiap hari Minggu malam seperti ini sudah berlangsung sejak Maret 2020 dan dipimpin Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen Doni Monardo.

Dalam rapat tersebut turut para tokoh agama. Selain unsur pimpinan MUI, juga hadir perwakilan dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, organisasi keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

MUI, menurut Ramly, berkomitmen terus mendukung dan meminta Satgas mengedepankan aksi penyelamatan jiwa manusia.

“Umat Islam tahu betul, untuk dan atas nama penyelamatan jiwa manusia, yang wajib pun bisa diringankan. Wajib salat Jumat di masjid bisa dilakukan di rumah. Idul Fitri di lapangan, bisa di rumah. Wajib merapatkan saf saat salat berjemaah, bisa diatur menjadi berjarak,” ungkap dia.

“Itu semua atas nama dan demi penyelamatan manusia. Dalilnya pun jelas, baik dalil naqli maupun dalil aqli. Baik yang bersumber dari Al-Quran dan hadis maupun pemikiran ulama,” tegasnya.

Ramly menyebut, tak kurang dari 12 fatwa sudah dikeluarkan MUI terkait situasi pandemi.

Misalnya saja, tata cara salat bagi tenaga kesehatan yang tengah melakukan perawatan terhadap pasien COVID-19. Berikutnya, fatwa mengenai pemulasaran jenazah COVID-19, lalu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha di rumah masing-masing, dan lain-lain.

Keprihatinan serupa disampaikan perwakilan PBNU, dr M. Makky Zamzami, Ketua Satgas COVID-19 PBNU. Menurutnya, PBNU berharap kejadian serupa tidak akan terulang.

Bukan hanya itu, tutur Makky, sudah selayaknya Satgas dan segenap pemangku kepentingan penanganan COVID-19 melakukan langkah kebijakan antisipasi terhadap musim libur akhir tahun 2020, bulan depan.

Mencermati kondisi psikis masyarakat yang berada pada tingkat kelelahan akut menjalani kehidupan sulit di masa pandemi, diperlukan strategi pendekatan yang diperbarui. Dengan begitu, bentuk komunikasi dan cara-cara sosialisasi tidak monoton.

“Bila perlu, disesuaikan dengan kearifan lokal. Pesan-pesan protokol kesehatan, lebih baik jika dibuat berbeda antara satu bulan dan bulan yang lain. Bentuk, cara, dan strateginya berbeda, tetapi tujuannya sama,” kata Makky.

Pembicara lain adalah Arif Nur Kholis, Sekretaris Satgas COVID-19 PP Muhammadiyah. Dia melaporkan, dari 82 rumah sakit Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Tanah Air, saat ini telah merawat 17.000 pasien COVID-19. Angka penambahan korban corona terus bertambah dari hari ke hari. Poin penting adalah perubahan perilaku.

Grafik perubahan perilaku menuju masyarakat yang disiplin menerapkan protokol kesehatan pada kenyataannya naik-turun. Untuk itu perlu terus digencarkan kampanye perubahan perilaku melalui berbagai tema. Menurutnya, semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat, maka tidak diperlukan pendekatan dengan cara-cara keras dan tegas. Demikian pula sebaliknya.

Kampanye perubahan perilaku bukan tanpa hambatan. Hal yang sangat disesalkan adalah perilaku elite yang ada kalanya justru menurunkan persepsi masyarakat terhadap tingkat kepatuhan menjalankan protokol kesehatan.

Saat semua elemen masyarakat bekerja keras mengubah perilaku masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan, sementara ada elite masyarakat lain yang justru abai, bahkan terkesan menabrak. Dampaknya sangat serius terhadap indeks persepsi masyarakat.

“Kesan yang timbul di masyarakat bisa sangat keliru. Menduga kalau situasi sudah aman,” tegas Arif.

Dalam kesempatan rapat virtual semalam, PP Muhammadiyah juga meminta Satgas menaruh perhatian tidak saja pada sosialisasi protokol kesehatan, tetapi juga protokol kejadian.

Sebab, di banyak tempat, saat terjadi kasus, semua menjadi gagap. Banyak di antara warga masyarakat yang belum tahu bagaimana protokol menangani warga sekitar yang terinfeksi corona.

Di akhir rapat, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo mengajak segenap aparat, petugas, relawan, dan berbagai elemen masyarakat lain mempertahankan semangat memerangi COVID-19, karena kita belum tahu kapan pandemi berakhir.

“Kita pernah menekan angka terendah pada September lalu berjumlah 41.000 kasus, tapi hari-hari ini naik-naik ke posisi 63.696 korban, baik yang ringan, sedang, berat, maupun kritis,” kata Doni.

Angka kematian lebih dari 15.000 orang adalah angka yang besar sekali. Karenanya, melihat perkembangan terakhir, kita harus prihatin terhadap peningkatan kasus, terutama di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. (kmp/udi)