Beranda Politik Niat Melayani Masyarakat di Dapil V Jateng

Niat Melayani Masyarakat di Dapil V Jateng

Henry Indraguna Tolak Budaya Amplop

329
BUDAYA AMPLOP : Pengacara kondang Hendry Indraguna mengaskan tidak akan terbawa arus budaya amplop pada pencalegan mendatang .FOTO:PUTRI WIJAYANTI/JATENGPOS
BUDAYA AMPLOP : Pengacara kondang Hendry Indraguna menegaskan tidak akan terbawa arus budaya amplop pada pencalegan mendatang .FOTO:PUTRI WIJAYANTI/JATENGPOS

JATENGPOS.CO.ID, SOLO – Calon Legislatif (Caleg) DPR RI, Henry Indraguna menegaskan tidak akan ikut terbawa arus budaya amplop yang sudah terlanjur mendarah daging di Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah. Bahkan, ia menegaskan tidak akan pernah bermain amplop kepada konstituennya hanya untuk mendapatkan suara agar bisa duduk sebagai wakil rakyat di Senayan.

“Dapil V Jateng yang dikatakan kental dengan budaya amplop ternyata bukan hanya cerita belaka. Karena selama saya melakukan sosialisasi di Dapil ini selama empat bulan terakhir ternyata budaya amplop memang real ada dan diminati di sini. Jadi saya menemukan sendiri sampai ke konstituen-konstiuen yang mereka menginginkan amplop,” bebernya kepada wartawan.

Pihaknyapun sangat menyesalkan hal itu. Pasalnya budaya amplop menurut Caleg nomor urut 1 Perindo iti akan merusak citra bangsa dan negara, serta melukai demokrasi di negeri ini. Karena proses pemilihan wakil rakyat hanya sebatas transaksional jual beli suara. Dimana tidak ada lagi rasa tanggung jawab wakil rakyat kepada masyarakat yang memilihnya.

“Karena ini sekedar transaksi. Ya sudah, si caleg merasa sudah bayar lunas, katakanlah di sini pasarannya Rp25 ribu per orang, ya selesai setelah dibayar. Artinya masyarakat jangan pernah mengharapkan si wakil yang dipilih datang lagi. Wong suara sudah dibeli sudah dibayar lunas, calegnya jadi sudah selesai. Tidak ada rasa kewajiban untuk memperhatikan pemilihnya, wong sama saja dirampok dengan amplop,” tandasnya.

Hal itu, lanjutnya, akan sangat berbeda jika uang yang dikeluarkan bukan untuk amplop, namun diwujudkan dalam bentuk kegiatan sosialisasi langsung dengan mengunjungi dan bertatap muka dengan masyarakat. Dan cara itulah yang Henry pilih.

Ia memaparkan, jika untuk jadi wakil rakyat butuh 100.000 suara, maka uang uang harus dikeluarkan untuk amplop sekitar Rp2,5 miliar. Dan jika uang sebesar itu digunakan bukan untuk amplop namun untuk kegiatan seperti bazar, sosialisai langsung, maka ouputnya akan beda dengan pemberian amplop.

“Lebih mengena dan sebagai caleg akan lebih senang dan tidak merasa dirampok padahal sama-sama Rp2,5 miliar hilang. Karena itu, saya tegaskan, saya tidak mau main amplop. Kalau ada konstituen yang mengharap amplop dari saya, berarti dia salah orang. Karena saya lebih suka menghabiskan uang untuk sosialisasi daripada beli suara alias amplop. Saya ingin merevolusi 2019 ini dengan pemilu tanpa amplop,” tegasnya.

Pengacara kondang ibukota inipun menyatakan siap menerima risiko tidak terpilih jika memang keputusannya tidak bermain amplop memang berakibat pada konsekuensi pahit itu.

“Kalau sampai ternyata saya tidak tidak terpilih hanya karena saya tidak mau main amplop. Saya cukup puas. Yang jelas saya menerima resiko saya dengan tidak memberikan amplop yang kata orang tidak akan jadi, saya siap. Karena saya nyaleg hanya untuk melayani masyarakat. Saya tidak ada tendensi untuk memperkaya diri sendiri di sini. Saya tidak punya tendensi untuk menjadi pejabat agar dihormati orang. Saya datang ke sini untuk melayani, jadi kalau untuk melayani saya harus bayar kepada rakyat untuk suara saya. Berarti itu menghianati diri saya sendiri, menghianati rakyat saya, maka saya tidak akan lakukan,” tuturnya. (Jay/rit/bis)