Beranda Jateng Banyumas ‘Pak Heru’ Mantan Wagub Disemprit Panwascam Purbalingga

‘Pak Heru’ Mantan Wagub Disemprit Panwascam Purbalingga

465
Heru Sudjatmoko, mantan Wakil Gubernur Jateng periode 2013-2018. Jateng Pos/dok

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Purbalingga memberikan rekomendasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Calon DPR RI Dapil 7, atas nama Drs Heru Sudjatmoko. Politisi dari PDIP tersebut diduga melakukan pelanggaran pada kegiatan Seminar Pendidikan yang diselenggarakan PGRI Kabupaten Purbalingga, pada 18 November silam.

Melalui keterangan persnya, Jumat (30/11/2018) Anggota Bawaslu Jateng Rofiudin menjelaskan, pihaknya telah menerima tembusan rekomendasi dari Panwascam setempat terkait kegiatan yang berlangsung di Gedung PGRI Kabupaten Purbalingga dengan peserta guru TK/PAUD yang tergabung dalam IGTK dan HIMPAUDI se Kabupaten Purbalingga.

Adapun, rekomendasinya adalah, Drs Heru Sudjatmoko, MSi, selaku Caleg DPR RI Dapil 7 yang hadir dalam kegiatan Seminar Pendidikan tersebut terbukti telah melakukan kegiatan kampanye. “Panwas menemukan adanya ucapan permohonan dukungan dan penyebaran bahan kampanye dalam bentuk stiker dan kerudung yang dibagikan kepada peserta seminar,” terang Rofiudin.

Selain itu, Panwascam Purbalingga mengklarifikasi juga Ketua PGRI Kabupaten Purbalingga atas nama Sarjono, S.Pd. Berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kecamatan, dengan mendasarkan pada keterangan terlapor, para saksi, dan alat bukti, Sarjono selaku Ketua PGRI Kabupaten Purbalingga terlibat aktif dalam proses persiapan, pemantapan, pembuatan undangan seminar dan memfasilitasi tempat seminar pendidikan dalam rangka HUT PGRI tersebut yang dihadiri oleh Heru.

Atas kajian tersebut, Panwas merekomendasikan jika Heru yang merupakan mantan Wakil Gubernur Jateng periode 2013-2018 tersebut, telah melanggar pasal 27 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum jo. PKPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 jo. PKPU RI Nomor 33 Tahun  2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018. “Kajian ini telah kami teruskan kepada KPU untuk ditindaklanjuti,” kata Rofiudin.

Sedangkan Sarjono, terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 283 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan. Sarjono juga telah melanggar Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. “Kajian Panwas ini diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” jelas Rofiudin. (drh)