Beranda Nasional Pansus RTRW Gali Pengelolaan Garis Pantai

Pansus RTRW Gali Pengelolaan Garis Pantai

39
BERBAGI

JATENGPOS.CO.ID, BALI — Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dibentuk DPRD Jateng  menyoroti persoalan garis pantai provinsi. Untuk itu, pansus melakukan studi banding ke Provinsi Bali untuk mendapatkan gambaran jelas perihal tata kelola garis pantai.

Pantai Sanur, Kota Denpasar, menjadi lokasi studi banding mengingat kawasan tersebut juga mengelami perubahan garis pantai. Saat berada di Pantai Werdhapura di Kecamatan Sanur, Kota Denpasar, Kamis (9/8/2018), rombongan pansus disambut pihak Balai Wilayah Sungai Bali-Penida Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam hal ini Danang Raditya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Di sana, Ketua Pansus Abdul Azis menanyakan soal penanganan dalam perubahan garis pantai di Provinsi Bali.

“Di pantai ini (Sanur) sempat mengalami abrasi, lantas bagaimana penanganan adanya perubahan garis pantainya dan pengelolaannya seperti apa,” tanya legislator PPP itu yang juga anggota Komisi D DPRD Jateng.

Menjawab hal itu, Danang Raditya menjelaskan, pengembangan garis pantai akibat adanya abrasi dilakukan dengan proses sand nourishment (pengisian pasir). Kegiatan itu mendapat pinjaman (loan) dari Jepang lewat program Bali Beach Conservation Project I pada 2004.

“Semula ada beberapa pantai di Bali yang mengalami abrasi sehingga terjadi perubahan garis pantai. Dengan adanya pinjaman dana dari Jepang itu, ada kegiatan pengisian pasir sehingga garis pantai yang terkena abrasi tadi menjadi seperti semula,” katanya, saat menjelaskan soal tata ruang di kawasan pantai.

Ia juga mengatakan, dalam penanganan pantai, diakui APBN belum memadai bahkan juga tidak mencukupi.

Pemerintah daerah, bahkan pusat, juga belum mampu menangani persoalan abrasi di seluruh pantai di Bali. “Kita mendapat loan dari asing untuk menanganinya,” jelasnya.

Soal pengelolaannya, lanjut dia, pantai-pantai yang mendapat bantuan tersebut dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Bali-Penida Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Meski begitu, pemerintah daerah setempat tetap memperoleh keuntungan dengan banyaknya wisatawan yang bisa mengunjungi lagi pantai-pantai yang rusak akibat abrasi tersebut.

“Karena yang mendapat bantuan itu adalah pemerintah pusat, maka dirjen yang mengelolanya. Pemerintah daerah tetap menerima manfaatnya karena turis masih bisa menikmati pantai-pantainya,” ucapnya.

Menanggapi mengenai manfaat tata ruang wilayah, anggota Pansus Romli Mubarok mengaku sepakat bahwa setiap perubahan dalam aturan RTRW harus mengacu kepada kepentingan masyarakat. Karena, menurut dia, masyarakat yang akan menjalankan setiap aturan yang telah ditetapkan dan mendapatkan manfaatnya.

“Dalam aturan itu (Perda RTRW Jateng) sudah seharusnya bisa mengacu pada kepentingan masyarakat. Dengan begitu, semua aturan dibawahnya (Perda RTRW kabupaten/ kota) bisa mengikutinya. Dari situ, bisa masuk dalam kebijakan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah),” jelas anggota Komisi A dari Fraksi PKB DPRD Jateng itu. (adv)

BERBAGI