Beranda Semarang Paripurna Tetapkan Gubernur dan Wagub Hingga Raperda Desa Wisata

Paripurna Tetapkan Gubernur dan Wagub Hingga Raperda Desa Wisata

BERBAGI
Jajaran pimpinan DPRD Jateng saat rapat paripurna yang dihadiri langsung Gubernur Ganjar Pranowo, Senin (30/7/2018) (dok DPRD)

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG — DPRD Jateng menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman penetapan pasangan calon (paslon) terpilih dalam Pilgub 2018. Rapat itu dibuka Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi didampingi Gubernur Ganjar Pranowo sebagai calon terpilih.

“Saudara Ganjar Pranowo dan Taj Yasin sebagai paslon terpilih. Selanjutnya, pengesahan diserahkan kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” katanya, saat mengumumkan dalam rapat paripurna, Senin (30/7/2018).

Usai pengumuman tersebut, agenda selanjutnya yakni persetujuan rancangan keputusan DPRD Jateng tentang rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj-AMJ) Gubernur 2013-2018. Rukma mengatakan agenda itu dimulai dengan laporan Pansus LKPJ-AMJ Gubernur.

“Selama ini, pansus sudah menggali data dari pusat dan provinsi. Tujuannya untuk mengetahui pencapaian kinerja gubernur selama 2013-2018. Dalam hal ini, semua perbaikan kinerja dan rekomendasi bisa dilaksanakan untuk menyelenggarakan pemerintahan ke depan,” kata Sarei Abdul Rosyid, anggota Pansus LKPj-AMJ Gubernur 2013-2018 saat membacakan laporannya.

Agenda rapat berikutnya yakni laporan Raperda Pemberdayaan Desa Wisata dari Komisi B DPRD Jateng. Sukirman, Anggota Komisi B menyampaikan, bahwa raperda itu penting sebagai landasan hukum dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa wisata.

“Desa Wisata itu memiliki peran penting untuk memajukan daerah, meningkatkan perekonomian, dan melindungi budaya daerah. Untuk itu, pemberdayaan perlu dilakukan agar semakin mampu memajukan masyarakat dan daerah,” kata Sukirman, dalam laporannya.

Setelah penyampaian laporan itu, kini giliran Gubermur Ganjar Pranowo memberikan tanggapannya terhadap rekomendasi dari Pansus LKPj-AMJ. Ia mengatakan, dari data pemerintah pusat, Provinsi Jateng mampu menurunkan angka kemiskinan.

Selain itu, kata dia, dari segi investasi, Provinsi Jateng menjadi salah satu tujuan investasi di Indonesia. Untuk itu, ia berharap, dengan turunnya angka kemiskinan tersebut bisa diiringi dengan tumbuhnya perekonomian di Jateng.

“Kami tidak hanya berbahagia dengan segala penghargaan itu tapi kami juga tetap menindaklanjuti pembangunan untuk kemajuan masyarakat,” kata Ganjar.

Soal Raperda Pemberdayaan Desa Wisata, ia menanggapi bahwa selama ini banyak masyarakat yang mempertanyakan soal pengelolaan dan pemberdayaannya. Pihaknya berharap, dengan adanya perda itu nanti bisa memperjelas mengenai desa wisata untuk sektor kepariwisataan.

“Kami sangat mendukung penyusunan raperda itu agar desa-desa wisata bisa tumbuh. Karena, nanti bisa menumbuhkan potensi lokal seperti produk masyarakat setempat sehingga dapat menjadi desa mandiri yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” harapnya.

Menanggapi pendapat gubernur itu, anggota Komisi B DPRD Jateng Aksin Ma’ruf menjelaskan, raperda itu dimaksudkan sebagai pedoman berbasis budaya lokal sehingga bisa menangani dan mewujudkan desa mandiri.

“Kami mengucapkan terima kasih karena gubernur sudah menyambut baik raperda tersebut. Dalam hal ini, pemberdayaan desa wisata itu mendukung peran serta masyarakat agar bisa ikut memajukan sektor kepariwisataan. Komisi B berharap raperda itu bisa menjadi produk hukum yang berkualitas untuk memajukan Provinsi Jateng,” tegas Aksin.

Setelah itu, raperda usulan dari Komisi B itu menjadi raperda prakarsa DPRD Jateng. Dengan telah disetujuinya raperda itu, Rukma menutup rapat paripurna tersebut. (adv)

BERBAGI