Beranda Ekonomi Pembatasan Kartu Perdana Resahkan Pedagang Seluler

Pembatasan Kartu Perdana Resahkan Pedagang Seluler

49
BERBAGI
Komunitas pedagang selular yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celular Indonesia (KNCI)-Komunias Pedagang Seluar Jateng-DIY menggelar jumpa media dalam Jambore Daerah KNCI ke-4 Jadikopens, Senin (4/12). FOTO : AMBAR ADI WINARSO/JATENGPOS.CO.ID

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Komunitas pedagang selular yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celular Indonesia (KNCI), Komunitas Pedagang Seluar Jateng-DIY akan menggugat kebijakan pemerintah tentang registrasi dan pembatasan kepemilikan kartu perdana seluler yang jatuh tempo 28 Februari 2018 mendatang.

Sekretaris Jenderal Kesatuan Niaga Celular Indonesia (KNCI) Komunias Pedagang Seluar Jateng-DIY, Wiyoto mengemukakan, jika kebijakan itu dilaksanakan akan membunuh pedagang ritel kecil atau tradisional channel.

“Kami sebagai pihak yang banyak dirugikan. Anehnya, khusus modern channel seperti Indomaret dan Alfamart yang direkomendasikan operator diperbolehkan registrasi sendiri. Atas hal itulah kami akan menggugat,” katanya di Semarang.

Pihaknya mengaku mendukung kebijakan registrasi menggunakan nomor KTP dan KK tersebut. Tetapi menolak untuk pembatasan jumlah kepemilikian kartu perdana. Penjualan kartu perdana masih menjadi tulang punggung dalam ritel selular ini.

Pihaknya akan membawa persoalan ini ke Jambore Daerah KNCI ke-4 Jadikopens yang akan digelar 9-10 Desember di Bandungan Kabupaten Semarang. Untuk mengonsolidasikan anggota menghadapi regulasi baru terkait pembatasan kepemilikan kartu perdana tersebut.

Penasihat KNCI Jateng-DIY, Joeniran menuturkan, kebijakan pembatasan kepemilikan kartu perdana seluler dengan batas tempo 28 Februari 2018 mendatang membuat pedagang resah. “Nantinya, setiap orang registrasi menggunakan satu nomor KTP dan KK (Kartu Keluarga) hanya diperbolehkan maksimal memiliki tiga kartu. Masing-masing kartu memiliki tiga kali registrasi, setelah itu diblokir,” tuturnya.

Hasil kesepakatan terakhir dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), yakni opsi unreg atau registrasi ulang bagi kartu seluler yang mati dan kepemilikan kartu perdana lebih dari tiga dengan meregistrasi sendiri ke kantor operator telekomunikasi.

“Kami melihat ada kebijakan yang berat sebelah dengan memberikan perlakukan khusus kepada ritel modern seperti di minimarket, ini yang akan mematikan para anggota kami outlet tradisional,” tandasnya. (aam/mar)