Beranda Jateng Pemkab Dituding Pling-plan soal Izin Minimarket

Pemkab Dituding Pling-plan soal Izin Minimarket

26
BERBAGI
BEROPERASI: Salah satu minimarket di Tangen yang tiba tiba sudah beroperasi.
BEROPERASI: Salah satu minimarket di Tangen yang tiba tiba sudah beroperasi.
JATENGPOS.CO.ID, SRAGEN – Kebijakan Pemkab Sragen menolak izin minimarket dinilai plin plan. Pasalnya, keberadaan minimarket di Tangen, Sragen, yang sempat ditolak izinnya ternyata bisa beroperasi. Melihat kondisi itu, membuat ancaman bagi para pedagang pasar tradisional. Selain itu, pemberian ijin minimarket tersebut menciderai kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah.

Salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Tangen, Sri Wahono  mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari warga. Para pedagang kecil dan pemilik toko kelontong merasa keberatan dengan beroperasinya tiga minimarket yang berada di dekat Pasar Tangen.

Dia menyampaikan  Minimarket yang terletak di Kecamatan Tangen, ternyata sudah beroprasi pada Rabu (10/1) kemarin. Pihaknya menjelaskan jika minimarket yang berdiri di Tangen tersebut sudah berizin. ”Pemkab Sragen pernah mengatakan tidak memberikan izin pendirian toko modern. Namun kenyataanny Pemkab Sragen hanya isapan jempol saja. Saya rasa pemerintah saat ini mulai plin-plan,” keluhnya.
Ketua Divisi Hukum dan HAM Forum Masyarakat Sragen (Formas) ini menuding pihak pemkab plin-plan, dan menganggap pihak pemkab Sragen lebih condone kepada  kaum pengusaha, anti kaum kecil, mematikan pasar tradisional, dan kios kecil. Kami pedagang kios kecil di sekitar minimarket tersebut terancam bangkrut dan tambah kemiskinan baru,” serunya.

Dia menyampaikan saat ini ada tiga minimarket yang beroperasi di Tangen. Semuanya tergolong dekat dengan pasar Tradisional. Hal ini tidak sesuai dengan kelakar pemkab waktu itu bahwa tidak akan memberi izin. ”Dulu berkelakar tidak akan keluarkan izin Swalayan,” keluhnya.

Wakil Ketua DPRD Sragen Bambang Widjo Purwanto menyampaikan pasti ada izinnya. Jika sudah legal, pengusaha berhak beropeerasi. ”Saya tidak tahu bagaimana proses izinnya, tapi kalau sudah keluar, kita tidak bisa apa-apa, kalau ada pelanggarannya dimana, kalau syarat memenuhi juga tidak mungkin diberikan izin,” tandasnya kemarin (14/1).

Bambang menyampaikan jika daerah mau maju perlu investor yang  masuk. Jika tidak ada investor, maka suatu daerah akan terbelakang. Jika tetap ingin bertahan, pedagang harus siap berkompetisi. (ars/saf)

BERBAGI