Beranda Jateng Pemprov Jateng Belum Punya Data Riil Stok Beras

Pemprov Jateng Belum Punya Data Riil Stok Beras

BERBAGI
Gudang Bulog Randugarut Semarang. FOTO:JPNN

JATENGPOS.CO.ID. SOLO– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyebut sampai saat ini belum ada data riil stok beras, baik di provinsi maupun di kota/kabupaten. Padahal data tersebut dibutuhkan sebagai modal memperbaiki manajemen stok beras.

“Sampai saat ini belum ada data stok beras yang riil, bukan hanya stok yang ada di Bulog dan perkiraan luas lahan dengan rata-rata produktivitasnya yang belum mempertimbangkan dampak pengaruh cuaca dan hama. Jadi kalau ditanya berapa stok beras hari ini, tidak ada yang tahu pastinya, karena stok yang ada di ricemill di desa-desa belum tentu masuk semua di data,” jelasnya kepada wartawan di sela-sela High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Soloraya di Kantor Bank Indonesia (BI) Solo, Senin (26/2).

Karena itu, lanjutnya, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah daerah untuk mendata seluruh ricemill yang ada di Jateng, termasuk stok beras yang dimiliki untuk mengetahui benar data stok beras yang riil.

“Maka dari tu, mulai tahun ini harus dicek betul-betul di lapangan untuk akurasi data sebagai modal manajemen stok beras. Jika manajemen stok beras baik, maka akan mempermudah pengendalian inflasi,” lanjutnya.

Tak hanya perbaikan manajemen stok beras melalui perbaikan data, ke depan dimungkinkan pula adanya pengembangan sisrem harga dan komoditi (Sihati) yang akan memuat juga informasi ketersediaan gabah dan beras secara berkala. “Sumber datanya ya itu tadi dari ricemill yang ada di desa-desa,” ujarnya.

Terkait pengendalian inflasi sendiri, Kepala Perwakilan BI Solo, Bandoe Widiarto mengatakan, tahun ini target inflasi dipatok di angka 3,5 persen +- 1.

Sementara itu, dalam High Level Meeting TPID Soloraya, masing-masing pemerintah daerah memaparkan upaya yang sudah dilakukan untuk mengendalikan inflasi khususnya terkait dengan komoditas beras. Seperti di Boyolalu yang membebaskan pajak bagi sawah irigasi teknis hingga luasan 5.000 meter persegi.

Sedangkan di Sukoharjo memilih untuk mengoptimalkan kinerja modern farming yang mampu meningkatkan produksi beras secara signifikan dengan biaya yang lebih kecil. Berbeda dengan Sragen yang mengupayakan payung hukum untuk melindungi lahan pertanian. Kota Solo sendiri memilih untuk memberikan subsidi langsung kepada pedagang untuk mengendalikan harga. (jay/muz)

BERBAGI