Pendidikan Politik Hindarkan Gesekan

Pendidikan pra pemilu sangat diperlukan untuk menghindari gesekan. FOTO : ADHI PRAMANTO/JATENGPOS

JATENGPOS.CO.ID, DEMAK – Menjelang pilgub pada 27 Juni 2018 mendatang, beragamnya pilihan calon pemimpin, sangat memungkinkan terjadinya gesekan. Namun kesemuanya dapat diantisipasi jika setiap masyarakat mengerti dan paham mengenai tata cara dan aturan berpolitik.

“Saya sangat apresiasi dengan diselenggarakannya kegiatan kali ini. Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman lebih mengenai pendidikan politik bagi elemen masyarakat khususnya pemilih pemula,” demikian disampaikan Bupati Demak HM.Natsir saat membuka kegiatan pendidikan politik bagi tokoh masyarakat se Kecamatan karangawen Demak kemarin. Kegiatan yang mengambil tema “Melalui penyuluhan politik masyarakat kita tingkatkan partisipasi masyarakat dalam pilgub 2018” ini dilakukan di Ruang Pertemuan Kecamatan Karangawen.

Menurut bupati, pendidikan politik ini sangat penting, mengingat peran serta para peserta di lingkungan masing-masing sangat berpengaruh dalam pilgub kelak. Seperti tokoh masyarakat, ulama, tokoh pemuda yang notabene merupakan pemimpin informal di masyarakat.

“Saya minta yang hadir untuk mau dan mampu mengawal segala tahapan demokrasi, mulai dari sebelum hingga pasca pilgub 2018.  Saya tekankan bahwa perbedaan pilihan adalah hal yang biasa. Namun, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber perpecahan tetapi menjadi satu ikatan yang harmonis. Berikan saran, petuah yang menyejukan masyarakat dan jika terjadi perselisihan jadilah peredam yang mampu berikan solusi yang baik di masyarakat,” jelas Natsir.

Lebih lanjut Natsir mengatakan, bahwa pendidikan politik harus dilakukan terus menerus hingga masyarakat sadar, bahwa melalui demokrasi bisa dipilih pemimpin yang ideal.

“Yang ideal adalah pemimpin yang tulus dan berani melakukan perbuatan reformatories demi kepentingan masyarakat. Ditandai dengan tindakan yang betul-betul menjawab gejolak atau aspirasi masyarakat, mengakomodasi kepentingan wong cilik, memulihkan supremasi hukum, menyehatkan ekonomi, dan menempatkan kerukunan bangsa di tempat pertama,” ujar bupati.

“Terus melakukan berbagai upaya penyadaran politik publik. Artinya, advokasi politik harus tetap dilakukan agar tingkat partisipasi masyarakat pada pilgub nanti berada pada level yang diharapkan semua pihak. Untuk itu, mari kita wujudkan kematangan politik demokrasi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu Anwar Masdari, S.IP, M.Si. dari Kesbangpolinmas mengatakan kegiatan yang diikuti 60 orang peserta ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya partisipasi politik masyarakat.

“Diharapkan kesadaran politik masyarakat meningkat, sehingga berkontribusi positif terhadap kemajuan Demak. Selain itu untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam melakukan pembinaan dan pendidikan politik kepada masyarakat,” pungkasnya. (adi/sgt/mg8)