Beranda Hukum & Kriminal Penegak Hukum Diminta Jaga Komitmen Politik

Penegak Hukum Diminta Jaga Komitmen Politik

BERBAGI
Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan memberikan penjelasan di DPD PDIP Jateng. foto:aris syaefudin/jateng pos

JATENGPOS.CO.ID. SEMARANG– Jajaran penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK diharapkan bisa menjaga komitmen serta iklim sejuk jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 27 Juni mendatang.

Hal itu dilakukan dengan memastikan tak ada pasangan calon yang dipanggil baik sebagai saksi maupun tersangka, sampai proses pungut dan hitung suara dalam Pilkada selesai. Terkecuali jika terjadi operasi tangkap tangan (OTT).

Hal itu dikatakan anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan usai menjadi pembicara dalam Seminar Hukum yang dilaksanakan di DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Panti Marhaen, Sabtu (7/4).

“Ini sudah menjadi komitmen bersama antara DPR RI dalam hal ini Komisi III, Kejaksaan, Polri, dan KPK, bahwa tak ada pemanggilan sampai proses pungut hitung selesai. Dengan kesepakatan ini diharapkan penetapan tersangka pasangan calon wali kota di Malang menjadi yang terakhir dalam momen Pilkada kali ini,” kata dia.

Seminar tersebut diikuti pimpinan struktural DPC, DPD PDIP meliputi ketua, sekretaris dan bendahara. Hadir pula anggota Fraksi PDIP di DPRD kabupaten/kota dan provinsi.

Artalia menjelaskan, berdasarkan kesepakatan itu, pihaknya minta agar kesepakatan tersebut ditaati karena hal itu merupakan komitmen politik hukum antara DPR, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

“KPK termasuk salah satu institusi penegak hukum yang sudah sepakat untuk tidak melakukan penegakan hukum sampai pungut hitung selesai kecuali OTT,” jelasnya.

Komitmen politik hukum tersebut perlu dilaksanakan untuk membangun demokrasi yang sehat, bermartabat dan memastikan siapapun yang terpilih melalui proses pilkada yang demokratis bukan melalui pengkondisian pemilu.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bonaventura Sulistiana mengatakan, kegiatan seminar hukum yang dilaksanakan PDI Perjuangan tersebut merupakan upaya pendidikan politik hukum bagi Kader PDI Perjuangan Jawa Tengah. Oleh karena itu semua komponen kader seperti Eksekutif, Legislatif dan struktur partai hadir dalam seminar tersebut.

“Ini merupakan upaya pendidikan politik hukum agar kader PDI Perjuangan yang berada di struktur partai, eksekutif dan Legislatif mampu memahami persoalan hukum yang terjadi di tahun politik dan mampu mengatasinya,” jelasnya. (saf/biz/muz)

BERBAGI