Beranda Politik Penerimaan Sekolah Melalui SKTM Harus Dibuktikan

Penerimaan Sekolah Melalui SKTM Harus Dibuktikan

BERBAGI
Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen Adv (kedua dari kanan) saat menjadi pembicara dalam dialog Prime Topic "Menyekolahkan Anak Bangsa", Senin (9/7). Foto : dokumen Humas DPRD Jateng

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Pelayanan pendidikan oleh pemerintah menjadi topik hangat dalam acara Dialog bersama Parlemen di Hotel Noormans, Jalan Teuku Umar Kota Semarang, dengan tema “Menyekolahkan Anak Bangsa, Senin (9/7/2018).

Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh. Zen dalam kesempatan itu mengatakan persoalan wajib sekolah kini masih menjadi permasalahan utama di Jateng karena masih banyak anak-anak yang belum mampu bersekolah.

“DPRD sudah menekankan agar semua masyarakat, terutama anak-anak dari keluarga miskin/ tidak mampu, bisa bersekolah,” kata Politikus PKB itu.

Menanggapi hal itu, Jasman Indratmo sebagai Kepala Balai Pengendalian Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Wilayah Surakarta menjelaskan pemprov kini sudah mendirikan BP2MK di masing-masing wilayah untuk mempercepat pelayanan di bidang pendidikan. Menurut dia masyarakat jangan terlalu fokus pada sekolah-sekolah favorit tapi lebih pada pendidikan karakter bagi anak-anak.

“Saya minta tolong kepada masyarakat saat penerimaan sekolah tahun ini tetap tenang. Yang jelas, pemerintah memberikan pelayanan termasuk anak-anak miskin atau tidak mampu bisa bersekolah. Soal SKTM (surat keterangan tidak mampu) yang bisa menggeser anak-anak pintar dan kini ramai diperbincangkan, sebenarnya bukan kami (dinas pendidikan) yang mengeluarkannya tapi dinas lain,” kata Jasman.

Mengenai anak-anak tidak bersekolah, ia mengatakan, sekarang ini angkanya cukup kecil yakni sekitar 23%. Tapi, anak-anak yang putus sekolah jumlahnya masih banyak dan faktornya pun banyak seperti ada yang ingin bekerja dan lainnya.

“Bagi anak-anak yang benar-benar miskin dengan disertai SKTM, gratis biaya sekolah dan tetap masuk ke sekolah yang dituju. Soal SKTM yang aspal (asli tapi palsu), hal itu memang harus diaudit. Saat ini akan dibentuk tim khusus untuk memverikasi SKTM tersebut, yang jumlahnya kini mencapai sekitar 62 ribu,” tegasnya.

Pembicara lainnya, Tri Marhaeni Pudji Astuti selaku Guru Besar Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial Unnes menjelaskan sebenarnya generasi anak zaman Z itu lebih kreatif karena semua bisa dilakukan hanya dengan sistem digital. Hal itu yang perlu menjadi perhatian setiap sekolah

“Rombak semua mindset masyarakat agar tidak fokus pada sekolah favorit. Buatlah karakteristik tertentu untuk setiap sekolah sehingga masing-masing sekolah punya kelebihan sendiri-sendiri. Dengan begitu, masing-masing sekolah mampu memunculkan siswa-siswa handal di bidangnya,” kata Tri.

Soal SKTM untuk mendaftar sekolah, lanjut dia, biasanya masyarakat membawanya karena mereka tidak punya kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP) atau lainnya sehingga minta surat dari RT dan RW. Sebenarnya, kalau mereka tidak benar-benar miskin, ada konsekuensi hukumnya.

“Hal itu biasanya diurus oleh orangtuanya dan bukan anak-anaknya,” ujarnya.

Menanggapi soal penerimaan siswa baru, Muh. Zen menegaskan semua pemegang SKTM jangan diputuskan tetapi  dibuktikan terlebih dahulu.

“Mekanisme penerimaan peserta didik baru harus dibenahi. Dengan begitu, sistemnya bisa fair. Saya sepakat dikmen (pendidikan menengah) tidak menetapkan peserta didik baru sebelum persoalan tersebut diselesaikan,” tegas Muh. Zen. (adv)