Beranda Jateng Pengadaan Komputer 196 Desa Dimonopoli

Pengadaan Komputer 196 Desa Dimonopoli

Senilai Rp 3,9 M, Banyak Barang tak Sesuai RAB

BERBAGI

JATENGPOS.CO.ID, SRAGEN – Pengadaan komputer di 196 desa di Kabupaten Sragen ditengarai ada monopoli yang diarahkan ke salah satu toko pengadaan barang.

Parahnya lagi, dalam pengadaan yang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)  banyak barang yang tak sesuai dengan Rencana

Anggaran Belanja (RAB). Sedangkan total pengadaan komputer desa ini mencapai anggaran Rp 3,9 miliar. Dimana setiap desa dianggarkan melalui Dana Desa (DD) untuk pengadaan komputer masing-masing Rp 20 juta.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pengadaan komputer tahun anggaran 2017 tersebut untuk program informasi desa. Pengadaan itu masing-masing desa membelanjakan komputer sebesar Rp 18 juta setelah dipotong pajak.

“Hanya saja, untuk pembelajaan komputer itu diduga diarahkan ke salahsatu toko komputer di Sragen,” tutur warga yang enggan disebut namanya.

Bahkan, kata sumber yang wanti-wanti namanya tak disebut ini mengungkapkan, dari pengadaan komputer itu sejumlah barang tak sesuai dengan RAB. Seperti Personal Computer (PC) maupun printer tak sesuai spek.

Berdasarkan data yang ditemukan dilapangan PC All In One yang diangggarkan Rp 10,5 juta ini tak sesuai RAB. Lantas dalam RAB seharusnya Printer Laser jet Pro, namun saat pengadaan di lapangan diberi merk Caonen 600.

“Secara penawaran sendiri sudah amburadul, karena antara gambar dengan rincian spek yang ditawarkan tak sesuai. Apalagi saat pembelajaan semakin tak jelas,” ungkap warga yang juga ahli komputer ini.

Menurutnya, dalam pengadaan komputer desa itu jelas, pihak konsumen yang dirugikan. Karena RAB dengan barang yang dibelanjakan tak sesuai.

Sementara Kabid pemerintahan desa dinas PMD Sragen Hutomo Ramelan saat dihubungi menjelaskan, pihak dinas tidak pernah memberikan arahan ke desa untuk membeli ke salah satu toko komputer. Karena dalam pengadaan komputer desa itu, sepenuhnya diserahkan ke pihak desa untuk membelanjakannya.

“Pembelajaan komputer menjadi hak penuh desa sendiri-sendiri untukmembelajakannya tidak ada arahan untuk belaja ke salah satu toko.Karena anggaran langsung masuk ke kas desa,” papar Hutomo Ramelanmelalui pesan singkatnya. (ars/saf)

BERBAGI