Beranda Hukum & Kriminal Pengurus Klenteng Kwan Sing Bio Tuban Gugat PTUN

Pengurus Klenteng Kwan Sing Bio Tuban Gugat PTUN

17
MELAPOR : Pengacara dan pengurus TITD Klenteng Kwan Sing Bio saat melapor ke PTUN. Foto : Ade Ujianingsih/Jateng Pos

JATENGPOS.CO.ID, SOLO – Konflik Klenteng Kwan Sing Bio Tuban belum usai. Pengurus Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Klenteng Kwan Sing Bio Tuban, Jawa Timur, menggugat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimas Agama Budha Kementerian Agama RI.

Penyebabnya, terbitnya surat dari Ditjen tersebut tentang tanda daftar rumah ibadah Buddha, yang mengganti status kelenteng Kwan Sing Bio menjadi Wihara.

Akibatnya, dengan dikeluarkannya surat tanda daftar rumah ibadah Buddha itu, terjadilah konflik terhadap kepengurusan klenteng terbesar di Asia Tenggara tersebut antara kubu kubu Alim Sugiantoro dan Mardjojo alias Tio Eng Bio.

Dijelaskan Alim Sugiantoro, pembina TITD Kwan Sing Bio Tuban, sekaligus Ketua Penilik Demisioner TITD Kwan Sing Bio Tuban, bahwa TITD Kwan Sing Bio itu adalah klenteng sejak 200 tahun lebih yg lalu. Bio itu klenteng bukan wihara dan rumah budha ini perlu dipahami benar.

“Klenteng Kwan Sing Bio itu yang dipuja dan didatangi orang se Indonesia itu adalah Dewa Kwan Kong yang dinamakan Kwan Sing Tee Kun, bukan Budha. Tapi tiba tiba Dirjen Budha mengeluarkan tanda daftar rumah ibadah umat Budha yang sangat tidak sesuai dengan kenyataannya. Kami tegaskan Klenteng Tuban itu adalah Bio Klenteng bukan wihara,” ungkap Alim, saat kegiatan di Solo, Sabtu (12/9).

Alhasil, dengan keluarnya tanda daftar rumah Budha itu berakibat menjadi konflik lebih besar karena indikasi ada pencaplokan atau perebutan tempat ibadah.

Dikonfirmasi, Farida Sulistyani, kuasa hukum kubu Alim Sugiantoro yang merupakan pengurus demisioner Klenteng Kwan Sing, pihaknya sudah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta Timur, Jumat (11/9).

Gugatan tersebut menuntut pencabutan surat Ditjen Binmas Agama Budha Kemenag, atas tanda daftar rumah Budha.

Farida menilai ada keberpihakan dari pihak Ditjen Binmas Agama Budha Kemenag. Selain itu, Farida juga menjelaskan surat tanda daftar rumah ibadah Buddha saat dikeluarkan pertama kalinya diragukan, karena tidak memiliki stempel kementerian agama.

“Kami berharap agar permasalahan ini dapat cepat selesai sehingga Klenteng Kwan Sing Bio bisa digunakan untuk melakukan kegiatan ibadah dengan tenang,” ungkapnya.

Farida juga mengimbau seluruh pihak untuk ikut melestarikan kelenteng Kwan Sing Bio yang sudah berusia 247 tahun dan merupakan kelenteng terbesar di Asia Tenggara. (dea/bis/rit)