Beranda Semarang Pengusaha Karaoke Bandungan Keluhkan Infrastruktur yang Minim

Pengusaha Karaoke Bandungan Keluhkan Infrastruktur yang Minim

BERBAGI
Kendaraan yang masuk kawasan wisata Bandungan mengalami penumpukan dan macet panjang di pertigaan jalan Kendalisodo Pasar Bandungan, kondisi ini membuat tidak nyaman wisatawan. FOTO: MUIZ/JATENGPOS

JATENGPOS.CO.ID. BANDUNGAN- Minimnya infrastruktur yang diberikan Pemkab Semarang untuk penataan kawasan wisata Bandungan dikeluhkan para pengusaha hiburan karaoke setempat. Pembangunan di kawasan ini dinilai lambat, padahal mereka rutin membayar pajak hasil usaha yang disetor ke Pemkab Semarang.

“Pajak yang kita setor seharusnya juga untuk pengembangan infrastruktur di kawasan Bandungan. Selama ini pemerintah diam saja tidak pernah memperhatikan pembangunan di sini. Jalan rusak dibiarkan ya terpaksa kita yang perbaiki sendiri,” ujar salah satu pengusaha karaoke di Bandungan, Sutriono kepada Jateng Pos, kemarin.

Disebutkan, kondisi paling memprihatinkan di Bandungan jalan raya setempat yang setiap hari mengalami kemacetan. Terutama saat akhir pekan dipastikan terjadi kemacetan panjang mulai dari pasar Bandungan mengular hingga pasar Jimbaran yang berjarak sekitar 2 km. Dikhawatirkan jika kondisi ini dibiarkan dapat mengurangi jumlah wisatawan karena enggan datang lagi ke Bandungan.

Terlebih lagi tahun ini Pemkab Semarang menaikkan pajak hiburan karaoke dari sebesar 5 persen, tahun ini naik menjadi 15 persen. Bahkan, berdasarkan pertemuan pengusaha hiburan dan DPRD Kabupaten Semarang target pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak hiburan karaoke semula Rp 900 juta per tahun dinaikkan menjadi Rp 2,5 miliar.

“Besaran kenaikkan pajak karaoke tiga kali lipat. Kita bisa saja membebankan kenaikan pajak tersebut pada pelanggan karaoke dengan menaikkan tarif sewa room. Tapi kita khawatir ditinggalkan pelanggan karena infrastruktur Bandungan yang tidak memadai. Berbeda dengan karaoke yang ada di kota, pelanggan tetap datang meski tarifnya mahal,” jelas penasehat Asosiasi Pengusaha Karaoke Bandungan (Akrab) ini.

Selain itu, pihaknya juga merasa ada diskriminasi dalam penarikan pajak karena sejumlah karaoke di lokalisasi Gembol dan Tegal Panas dinilai tidak ditarik pajak resmi oleh Pemkab. Kebocoran pajak karaoke ini dikhawatirkan akan mempengaruhi pencapaian target PAD dari pajak hiburan yang dicanangkan Pemkab.

“Kita ingin tahu berapa penghasilan pajak karaoke di Gembol dan Tegal Panas. Biar pemerintah fair tidak hanya kita (pengusaha Bandungan, red) yang dikejar-kejar pajak. Selama ini Bandungan menyumbang pajak karaoke terbesar Kabupaten Semarang,” tandas Setiono didampingi sejumlah pengurus Akrab.

H Asof, SE

Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Asof mengatakan, infrastruktur kawasan wisata Bandungan sudah seharusnya difasilitasi oleh Pemkab secara total. Bupati segera membuat skala prioritas pembangunan,  termasuk dalam penataan wilayah Bandungan.

“Bagaimanapun juga slogan Intan Pari (Industri, Pertanian dan Pariwata, red) Kabupaten Semarang harus dijabarkan oleh Pekab. Bandungan merupakan kawasan wisata yang berhimpitan dengan Candi Gedong Songo yang menjadi kebanggaan masyarakat kita. Maka Infrastruktur dan fasilitas publik  harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Terlebih lagi sektor wisata termasuk penyumbang PAD yang tidak sedikit jumlahnya,” paparnya kepada Jateng Pos, kemarin. (muz)

BERBAGI