Beranda Uncategorized Peradi Ajak Polisi Diskusi Tilang Pajak Motor

Peradi Ajak Polisi Diskusi Tilang Pajak Motor

210
BERBAGI
Theodorus Yosep Parera

JATENGPOS.CO.ID. SEMARANG- Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang melayangkan surat audiensi kepada Polrestabes Semarang terkait persoalan tilang STNK yang tengah marak dibicarakan. Ketua Peradi Semarang, Theodorus Yosep Parera mengatakan, pihaknya merasa perlu berdiskusi dengan pihak kepolisian mengenai penegakkan hukum tilang yang diduga tidak sesuai dengan Pasal 288 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Yosep, pandangan pihak kepolisian menerapkan Pasal 70 dalam UU Lalu lintas tidak tepat. Yosep menilai, kepolisian keliru saat mengartikan, tidak membayar pajak stnk berarti tidak membawa STNK.

“Oleh karena itu, kami ingin mengajak pihak kepolisian untuk berdiskusi lebih jauh mengenai hal itu. Supaya tidak keliru lagi nanti pada saatnya,” kata Yosep saat ditemui Jateng Pos, kemarin.

Lebih jauh, Yosep mengimbau kepada masyarakat supaya apabila mengalami penindakan hukum yang keliru, dapat mengadu kepada Peradi. Bahkan, dia mengatakan apabila surat audiensi tersebut tidak ditanggapi dalam waktu dua minggu, oleh pihak kepolisian, maka, pihaknya akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang.

“Gugatan itu merupakan representasi kekuhan masyarakat yang selama ini terjadi. Kami, Peradi hadir supaya kedudukan masyarakat dapat setara dengan negara,” tegas Yosep.

Menambahkan, Pakar hukum pidana Indonesia, Bernard L Tanya mengungkapkan asas hukum yang patut dipandang ialah, Expressio unius, exclusio alterius. Artinya, terang dia, sebuah hal yang spesifik, jangan diartikan secara melebar. Menurut Bernard, kepolisian tidak bisa mengimplementasikan pasal 70 pada stnk yang telat pajaknya. Karena, lanjut dia, di dalam pasal  288 sudah mengungkap jelas bahwa pasal tersebut mengacu pada pasal 106. Dia mencontohkan, toilet khusus perempuan tidak bisa diartikan juga dapat digunakan oleh selain perempuan.

“Asas itu yang harus kita pegang. Kalau melenceng, pemahamannya akan keliru,” tegas dia.

Bernard juga mengungkapkan bahwa STNK kendaraan bermotor berbeda dengan pajak kepada negara. Menurutnya, STNK berdiri terpisah dan validasinya selama lima tahun. Jadi, lanjutnya, berbeda antara STNK dan pajak kendaraan bermotor. Kepolisian, terangnya, membantu negara dalam mengatur itu.

“Jadi apabila telat bayar pajak, bukan dipidana melainkan sanksi administrasi sesuai ketentuan pajak,” papar dia. (enk/biz/muz)

BERBAGI