Beranda Jateng Pantura Timur Pernah Kesandung Korupsi, Eks Ketua DPRD Blora Gagal Nyaleg

Pernah Kesandung Korupsi, Eks Ketua DPRD Blora Gagal Nyaleg

BERBAGI
Hamdum Komisoner KPU Blora bidang hukum saat ditemui diruangannya.

JATENGPOS.CO.ID, BLORA – Meski pernah tersandung kasus korupsi, HM Warsit mantan ketua DPRD Kabupaten Blora tetap daftarkan dirinya di bursa bakal calon legeslatif (bacaleg) DPRD Blora. Kepastian tersebut diketahui setelah KPUD Blora merilis sejumlah data nama – nama bacaleg beserta partainya.

Mantan ketua DPRD Blora dua periode tersebut akan mengikuti pemilihan legeslatif melalui partai Hanura di daerah pemilihan (dapil 3) meliputi Kecamatan Kradenan, Randublatung dan Jati.
Ditemui, Arifin Ketua KPU Blora mengatakan, terkait pendaftaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu merupakan haknya. Akan tetapi setelah dilakukan verifikasi, pihaknya akan membatalkan pencalonannya.
“Aturan kami jelas berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) no 20 tahun 2018, yang bersangkutan pernah menjalani  hukuman penjara pidana kasus korupsi, maka kami batalkan pendaftarannya,” kata Arifin saat ditemui di kantornya, Jumat (20/7).
Menjelaskan, dalam hari ini juga, Jumat (20/7) semua partai politik yang mengikuti pileg akan diundang untuk diberitahu hasil verifikasi berkas pendaftaran bacelgnya. “Sekaligus mengumumkan pembatalan bacaleg atas nama HM Warsit,” katanya.
Menambahkan, Hamdun Komisioner KPU bidang hukum mengatakan, sepanjang belum ada aturan baru yang mengganti PKPU 20 tahun 2018 yang isinya mengakomodir tentang pelarangan bacaleg anggota dprd kabupaten bekas napi bandar narkoba, kejahatan seksual anak dibawah umur dan kejahatan korupsi, maka sikap KPU Blora tegas membatalkan nama HM Warsid sebagai bacaleg dprd kabupaten Blora.
“Selain itu semua pimpinan partai juga sudah menyanggupi dan menandatangani fakta integritas kesanggupan tidak mendaftakan bacaleg yang pernah terlibat tindak kejahatan yang telah diatur di PKPU itu,” terang Hamdun.
Menjelaskan, didalam fakta integritas tersebut berisi kesanggupan dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan apabila pernah terlibat kasus kejahatan itu dan fakta integritas itu telah ditanda tangani oleh semua pimpinan partai peserta pileg.
“untuk pak Warsit sudah jelas pernah tersandung pidana kasus korupsi dan dihukum penjara, maka yang bersangkutan kami batalkan keikut sertaanya,” kata Hamdun. (feb/hfd)
BERBAGI